JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan. Hal tersebut diwujudkan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 25 desa di Kabupaten Lombok Barat.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (16/11/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Asisten I Setda, kepala OPD terkait, camat, serta kepala desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pembaruan ilmu pengetahuan bagi kepala desa maupun anggota BPD agar mampu menjalankan tugas sesuai perkembangan zaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kepemimpinan kolaboratif antara kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pembahasan APBDes, pengawasan, serta pelaksanaan pembangunan.
“Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan kolaboratif. Kepala desa tidak bisa berjalan sendiri, begitu pula BPD. Dibutuhkan kerja sama, keterbukaan, dan komunikasi yang baik agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wabup mengajak anggota BPD turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui digitalisasi. Pemkab Lombok Barat telah memberikan dukungan operasional bagi operator desa pada anggaran perubahan tahun 2026 guna mempercepat pembaruan data masyarakat.
Pemkab juga merencanakan program pembinaan desa melalui keterlibatan OPD dan ASN Mengabdi pada tahun 2027 untuk memperkuat pendampingan serta percepatan digitalisasi perlindungan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup turut menyoroti persoalan anak tidak sekolah di Lombok Barat. Dari sebelumnya tercatat sebanyak 7.364 anak, saat ini masih tersisa sekitar 5.000 anak berdasarkan pendataan yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia meminta anggota BPD bersama kepala desa berperan aktif membantu menemukan dan mendata anak-anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya titip kepada seluruh anggota BPD agar membantu mencari dan mendata anak-anak kita yang tidak sekolah. Mereka adalah generasi penerus yang nantinya akan menjadi pemimpin Lombok Barat,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Wabup berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat sinergi dengan kepala desa, serta berperan aktif dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah desa dan BPD, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Barat semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.












