Tolak Skoring Ulang, Ratusan Warga Segel Aula dan Sekretariat Panitia Pilkades Kediri

Massa aksi menyegel sekretariat panitia Pilkades Kediri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana skoring ulang bakal calon kades, Minggu (15/11/2026).(Foto: Istimewa)

JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (15/11/2026) pagi. Massa menolak rencana skoring ulang bakal calon kepala desa yang dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kediri.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan keberatan atas rencana pengulangan proses skoring terhadap bakal calon kepala desa. Massa juga menyegel aula kantor desa dan sekretariat panitia Pilkades sebagai bentuk protes sekaligus desakan agar skoring ulang dibatalkan.

Penolakan itu mencuat setelah panitia Pilkades tingkat desa menetapkan lima calon kepala desa dari enam bakal calon melalui rapat pleno pada Selasa (10/11/2026). Namun, setelah salah satu bakal calon menyampaikan keberatan, panitia kabupaten meminta agar proses skoring dilakukan kembali.

Perwakilan massa aksi, Lalu Armayadi, menilai rencana skoring ulang tersebut perlu memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Ia mempersoalkan keputusan yang telah ditetapkan melalui pleno panitia desa apabila kemudian dianulir tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam orasinya, Armayadi meminta hasil berita acara pleno yang telah ditetapkan panitia desa tetap dihormati. Ia juga menegaskan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani empat orang, termasuk ketua panitia, meskipun terdapat tiga orang yang tidak membubuhkan tanda tangan.

Massa mendesak agar tahapan Pilkades Kediri dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mereka meminta panitia segera melaksanakan penetapan dan pengundian nomor urut calon kepala desa agar proses pemilihan tidak semakin tertunda.

Warga juga menyampaikan ancaman akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Desa Kediri yang berada di lokasi menyatakan aspirasi warga telah ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama panitia desa, pihak kecamatan, dan panitia kabupaten. Ia juga menyatakan akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut.

Di tengah dinamika penolakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat menggelar rapat koordinasi bersama unsur kecamatan dan pemerintah desa. Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD Mahnan, Camat Kediri, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa Kediri, Ketua BPD, serta seluruh panitia Pilkades tingkat desa.

Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Mahnan, mengatakan rapat tersebut menghasilkan kesepakatan agar panitia Pilkades tingkat desa menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Yang jelas, keputusan rapat tadi adalah panitia desa akan bersurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” kata Mahnan.

Mahnan menjelaskan, tahapan Pilkades telah disusun untuk seluruh desa yang mengikuti pemilihan. Seleksi tambahan dijadwalkan berlangsung pada 4–9 November, sedangkan penetapan dan pengundian nomor urut calon dijadwalkan pada 10–12 November 2026.

Namun, hingga Minggu (15/11/2026), tahapan di Desa Kediri belum tuntas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten karena berpotensi mengganggu jadwal lanjutan Pilkades, khususnya pelaksanaan pemungutan suara yang direncanakan pada Rabu, 9 Desember 2026.

Mahnan berharap proses Pilkades Kediri tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan berlaku bagi 77 desa.

Ia menegaskan, pemerintah kabupaten masih menunggu surat resmi dari panitia desa terkait hasil konsultasi dan perkembangan persoalan tersebut. Meski demikian, penetapan dan pengundian nomor urut calon di Desa Kediri ditargetkan sudah harus rampung paling lambat 20 November 2026.

Menurut Mahnan, batas waktu tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengadaan logistik pemilihan, mulai dari surat suara, kotak suara hingga bilik suara. Berdasarkan komunikasi dengan pihak ketiga selaku rekanan, proses penyiapan logistik membutuhkan kepastian jadwal.

“Apapun bunyi suratnya, mari kita tunduk pada tahapan yang sudah dibuat agar tidak melewati tanggal 20 November,” ujarnya.

Dengan adanya penolakan warga dan belum tuntasnya tahapan di tingkat desa, pelaksanaan skoring ulang yang sebelumnya direncanakan harus ditunda hingga ada tindak lanjut dan keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah kabupaten kini menunggu surat resmi panitia desa sebagai dasar pembahasan berikutnya. Sementara itu, warga tetap mendesak agar hasil pleno penetapan sebelumnya dihormati dan tahapan Pilkades Kediri dilanjutkan tanpa skoring ulang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *