Mataram, Jurnalekbis.com – Komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 kini semakin menemukan bentuk nyatanya di daerah. Salah satu yang paling progresif adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang melalui PLN Unit Induk Wilayah NTB (UIW NTB), terus melaju lebih cepat dalam pengembangan energi bersih. Dengan pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di berbagai titik strategis Pulau Lombok, PLN NTB menetapkan target ambisius: mencapai NZE pada tahun 2050, sepuluh tahun lebih cepat dari target nasional.
Langkah ini sekaligus menjadikan NTB sebagai daerah pionir transisi energi di kawasan timur Indonesia, sekaligus laboratorium nyata bagaimana energi terbarukan dapat menjadi tulang punggung pembangunan berkelanjutan.
Hingga pertengahan 2025, PLN NTB mencatat bahwa kapasitas terpasang PLTS di sistem kelistrikan Lombok telah mencapai 22,42 megawatt (MW). Energi ini berasal dari pembangkit-pembangkit PLTS yang tersebar di Peringgabaya, Selong, Sengkol, hingga Sambelia. Angka ini setara dengan 4,3% kontribusi terhadap daya terpasang di sistem kelistrikan Lombok.
Menurut General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, tren ini akan terus berlanjut seiring dengan semakin efisiennya biaya pemasangan panel surya serta meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat.
“Kami berkomitmen penuh menghadirkan energi bersih dan berkelanjutan di wilayah ini. PLTS adalah salah satu langkah strategis kami untuk mempercepat bauran EBT dan mencapai Net Zero Emission 2050 di NTB,” ungkap Sri Heny.
NTB memiliki keunggulan geografis dan iklim tropis yang memberikan potensi energi surya yang sangat tinggi sepanjang tahun. Hal ini menjadi alasan utama mengapa PLTS menjadi pilihan prioritas dalam transisi energi di daerah ini.
Selain efisien dan cepat dalam pembangunan, PLTS juga ramah lingkungan. Berdasarkan data PLN, penggunaan listrik dari PLTS mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan, yakni dengan faktor emisi 1,11 ton CO₂ per megawatt jam (MWh). Artinya, semakin banyak PLTS beroperasi, semakin besar kontribusi NTB dalam menurunkan jejak karbon nasional.
Salah satu tantangan utama dari penggunaan energi surya adalah sifatnya yang intermiten, yakni tergantung pada intensitas sinar matahari yang fluktuatif. Untuk menjawab tantangan ini, PLN NTB telah menyusun strategi pengembangan PLTS yang dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS).
BESS memungkinkan PLN menyimpan energi yang dihasilkan pada siang hari untuk digunakan saat malam atau saat cuaca mendung. Dengan sistem ini, stabilitas dan keandalan listrik tetap terjaga, bahkan dengan penetrasi tinggi energi terbarukan.
Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 334 MW untuk PLTS+BESS di wilayah NTB. Target ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan bauran energi yang lebih hijau.
Namun PLN tidak berhenti di PLTS saja. Pengembangan energi terbarukan lain seperti tenaga angin, air, arus laut, panas bumi, dan biomassa juga masuk dalam roadmap NTB menuju masa depan energi yang lebih bersih dan mandiri.
Dengan pendekatan multi-energi ini, PLN memperkirakan bauran EBT di NTB akan mencapai 25,2% pada tahun 2034. Ini adalah angka yang jauh di atas rata-rata nasional saat ini, dan menjadikan NTB sebagai role model pengembangan energi hijau di Indonesia bagian timur.
Kesuksesan pengembangan energi terbarukan di NTB tidak terlepas dari sinergi kuat antara PLN, pemerintah daerah, dan dukungan kebijakan nasional. Penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, serta kerangka regulasi yang adaptif menjadi katalis percepatan pembangunan proyek-proyek energi bersih.
“Kami sangat terbantu dengan komitmen pemerintah daerah yang proaktif dalam mendukung investasi energi bersih. Regulasi yang disiapkan kini semakin kondusif bagi pelaku industri maupun pengembang energi terbarukan,” tambah Sri Heny.
Dalam konteks kebijakan nasional, instrumen seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan turut mendorong PLN mempercepat proses transisi energi secara lebih terstruktur.
Tak hanya berdampak pada lingkungan global, program transisi energi PLN juga memiliki efek ganda terhadap ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur PLTS membuka lapangan kerja, menciptakan rantai pasok lokal, serta meningkatkan keterlibatan UMKM dalam proyek-proyek energi bersih.
Di sisi lain, stabilitas pasokan listrik yang dihasilkan dari PLTS membantu mendukung pertumbuhan sektor industri dan pariwisata di NTB. Terlebih, wilayah seperti Lombok dan Sumbawa kini sedang gencar mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan, di mana kehadiran energi hijau menjadi nilai tambah tersendiri.
“Transisi menuju energi bersih adalah investasi untuk masa depan NTB yang lebih hijau, mandiri energi, dan tangguh secara ekonomi,” tutup Sri Heny.
Dengan roadmap yang terstruktur dan realisasi proyek PLTS yang terus meningkat, Lombok dan wilayah NTB kini berada di garis depan transisi energi di Indonesia. Jika tren ini berlanjut, NTB akan menjadi provinsi pertama di Indonesia Timur yang mampu mencapai Net Zero Emission secara menyeluruh.
Keberhasilan ini bisa menjadi blueprint nasional, bagaimana daerah dengan keterbatasan sumber daya fosil justru mampu memimpin transformasi energi melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi teknologi.
