Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah menegaskan target ambisius untuk mencapai swasembada pangan jangka panjang sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memotong rantai distribusi, dan menekan peran tengkulak yang selama ini merugikan petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah dengan dua strategi besar. Pertama, optimalisasi lewat kebijakan, termasuk penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memangkas jalur distribusi pupuk yang panjang dan memperbaiki sistem irigasi.
“Perbaikan akan dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati. Ini penting untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan penyuluhan kepada petani, mempercepat modernisasi alat mesin pertanian (alsintan), mengembangkan benih unggul, dan mencetak sawah baru. Langkah-langkah ini diproyeksikan memerlukan waktu panjang, namun diyakini akan berdampak besar pada ketersediaan pangan dalam negeri.
Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program pangan bergizi. Anggaran jumbo ini dibarengi dengan Inpres tata kelola agar pelaksanaan program berjalan hati-hati (prudent) dan efektif.
Berbeda dengan koperasi konvensional yang mengandalkan dana APBN, Kopdes akan beroperasi dengan model bisnis berkelanjutan. Pemerintah akan menempatkan dana di lembaga keuangan seperti Kimbara, sementara koperasi menggunakan platform pinjaman dengan jaminan barang.
Skemanya, jika koperasi membutuhkan 2.000 tabung gas LPG 3 kilogram senilai Rp100 juta, pinjaman yang diberikan hanya sebesar nilai tersebut, dan pembayaran dilakukan langsung ke pemasok. Sistem ini juga berlaku untuk kebutuhan lain seperti pupuk dan sembako.
Seluruh transaksi dilakukan cashless dengan dukungan sistem telekomunikasi, sehingga setiap pergerakan dana bisa dimonitor secara real-time.
Kopdes akan mengelola gudang hasil pertanian, layanan distribusi bersama Bulog dan Pos Indonesia, akses perbankan lewat Brilink atau Mandirilink, hingga penyediaan kebutuhan desa seperti LPG dan pupuk. Pemerintah menargetkan 80 ribu jaringan Kopdes di seluruh desa.
Dengan ekosistem ini, pemerintah optimistis rantai pasok bisa dipangkas dan peran tengkulak serta rentenir di desa dapat ditekan. Dampaknya, pendapatan petani naik dan harga pangan di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau.
Selain fokus di sektor pangan, pemerintah mencatat kinerja positif sektor perikanan dan kelautan dengan surplus 2,7 miliar dolar AS pada 2025, tumbuh 7,95 persen secara tahunan.
Pemerintah juga menargetkan penyelesaian proyek waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi maksimal dalam dua tahun. Proyek yang tertunda puluhan tahun ini direncanakan rampung dengan enam bulan untuk administrasi dan satu setengah tahun untuk pembangunan fisik.
