Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Puluhan warga Dusun Beremi, Lombok Barat, menggelar aksi protes di depan kantor Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) pada Selasa (16/9/2025) sore. Mereka menuntut agar bisa memperoleh langsung gas elpiji subsidi 3 kilogram dari SPBE, setelah mengeluhkan kesulitan mendapatkan LPG meski lokasi tempat tinggal mereka berada tak jauh dari fasilitas pengisian tersebut.
Aksi spontan itu sempat menyedot perhatian warga sekitar. Massa mengaku kecewa lantaran kesulitan membeli tabung LPG melon, padahal kebutuhan meningkat sejak perayaan Maulid. Mereka menilai distribusi gas bersubsidi di wilayah mereka tidak merata.
Menanggapi aksi warga, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan distribusi LPG memiliki alur resmi yang harus dipatuhi.
“Alurnya jelas, dari SPBE LPG disalurkan ke agen, lalu dari agen ke pangkalan resmi. Pertamina tidak menyalurkan langsung ke konsumen dari SPBE. Kami arahkan masyarakat agar melakukan pembelian di pangkalan terdekat yang sudah disuplai,” ujar Ahad dalam keterangannya.
Ia menambahkan, meningkatnya permintaan LPG 3 kg beberapa waktu terakhir dipicu maraknya kegiatan perayaan Maulid. Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, Pertamina sudah melakukan mitigasi dengan tambahan pasokan penyaluran fakultatif.
“Stok di pangkalan sudah kami cek dan dipastikan aman. Ketersediaan LPG di Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya mencukupi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ahad juga menjelaskan, sesuai aturan pemerintah, penyaluran ke pengecer hanya mendapat alokasi maksimal 10 persen dari kuota pangkalan. Karena itu, prioritas utama tetap diberikan kepada konsumen langsung di pangkalan resmi Pertamina.
“Ini untuk memastikan LPG subsidi tepat sasaran. Kami mengimbau masyarakat membeli langsung di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai HET dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin,” jelas Ahad.
Pertamina memastikan akan terus memantau kondisi distribusi di lapangan. Jika ditemukan kelangkaan atau harga di atas HET, perusahaan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban.
“Intinya stok aman, distribusi berjalan sesuai mekanisme, dan kami akan terus mengawasi agar LPG subsidi sampai ke tangan yang berhak,” tutup Ahad.
