Mataram, Jurnalekbis.com – Serikat Tani Nelayan (STN) mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang digerogoti praktik yang disebut Presiden Prabowo sebagai “serakahnomics”. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika kekayaan alam, lahan produktif, hingga ruang hidup rakyat terkonsentrasi di tangan segelintir elit, oligarki, kelompok berkepentingan, dan modal asing. Situasi ini, menurut STN, semakin menekan posisi petani dan nelayan yang justru menjadi penjaga utama rantai pangan nasional.
Peringatan itu disampaikan Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, dalam pidato pembukaan Kongres IX STN di Lapangan Desa Kemitir, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rifai menilai bahwa sejumlah indikator ekonomi yang terlihat positif belum benar-benar menjawab problem struktural yang dialami masyarakat desa.
“Nilai tukar petani memang naik 13,54 persen dan angka kemiskinan turun 0,10 persen. Data itu tampak baik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Petani dan nelayan masih terancam kehilangan ruang hidupnya,” tegas Rifai, Sabtu (15/11/2025).
Rifai—yang akrab disapa Pai, berasal dari Masbagik, Lombok Timur—menjelaskan bahwa fenomena “serakahnomics” terlihat dari semakin masifnya eksploitasi sumber daya alam, dominasi modal asing dalam pengelolaan tanah serta perairan, hingga menguatnya kekuasaan elite terhadap komoditas pangan. Kondisi itu membuat posisi petani dan nelayan menjadi kelompok paling rentan dalam rantai produksi.
“Sumber daya yang mestinya menjadi penopang hidup rakyat justru dikuasai segelintir orang,” ujarnya.
STN juga menyoroti meningkatnya konflik agraria yang mencapai 295 kasus sepanjang 2025. Bentuk konflik tersebut beragam, mulai dari sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, hingga tumpang tindih administrasi pertanahan. Menurut Rifai, tingginya angka konflik menunjukkan buruknya tata kelola agraria serta masih lemahnya keberpihakan negara dalam melindungi masyarakat desa.
Untuk keluar dari jebakan “serakahnomics”, STN mendesak adanya perombakan menyeluruh terhadap sistem ekonomi-politik nasional. Rifai menegaskan perlunya memperkuat posisi rakyat melalui program-program yang menyentuh kebutuhan riil petani dan nelayan. Di antaranya pelatihan pengelolaan komoditas, peningkatan kemampuan pascapanen, strategi tunda jual, hingga penyediaan akses permodalan dan teknologi melalui kolaborasi dengan bank-bank negara.
“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” katanya.
Lebih jauh, Rifai mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada capaian ekonomi makro. Pemerintah harus memastikan kebijakan mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat, termasuk memastikan kedaulatan pangan serta stabilitas harga komoditas. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan nasional tidak mungkin terwujud tanpa membangun fondasi yang kuat di desa.
“Jika ingin keadilan tumbuh, mulailah dari desa, dari mereka yang menjaga pangan bangsa,” tutup Rifai.
Sejumlah tokoh hadir dalam pembukaan kongres tersebut, di antaranya Ir. Zulham S. Koto, MBA (Praktisi Perkebunan dan Industri Turunan PT AGRINAS), Elland Yupa Sobhyatta (Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir), Ayi Firdaus (perwakilan Dirjen Perhutanan Sosial), serta Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc. (Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN). Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal program kedaulatan pangan dan mempercepat reformasi agraria.
