Mataram, Jurnalekbis.com – Upaya memperkuat kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak penting dengan digelarnya Uji Publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD). Kegiatan yang diselenggarakan LIDI Foundation bekerja sama dengan Program SKALA tersebut melibatkan organisasi penyandang disabilitas dari seluruh wilayah NTB, termasuk Pulau Lombok dan untuk pertama kalinya Pulau Sumbawa.
Kegiatan dibuka oleh Ir. Irvan Suwarno, Ketua Tim Unit Manajemen Program Kemitraan (UMPK) Bappeda NTB, mewakili Kepala Bappeda yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Irvan menegaskan bahwa uji publik menjadi mekanisme krusial agar penyusunan RAD-PD benar-benar mencerminkan kebutuhan kelompok rentan.
“RAD-PD ini harus menjadi dokumen yang hidup. Tidak boleh hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi harus menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di NTB,” tegasnya.
Salah satu catatan penting dari kegiatan ini adalah hadirnya perwakilan penyandang disabilitas dari Pulau Sumbawa dalam forum tingkat provinsi. Momentum ini disebut bersejarah karena selama ini sebagian besar diskusi kebijakan difokuskan di Lombok sebagai pusat pemerintahan.
Kehadiran peserta Sumbawa dinilai memperkuat prinsip inklusivitas dan pemerataan wilayah dalam penyusunan RAD-PD. Para peserta menilai bahwa tantangan disabilitas di wilayah timur NTB memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan pendekatan berbeda.
Perwakilan Sumbawa, Nurlaili Ramdani, menyampaikan langsung kondisi geografis, hambatan layanan dasar, hingga minimnya akses kesehatan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di daerahnya.
“Selama ini banyak program terpusat di Lombok. Di Sumbawa, hambatan akses masih besar. Kehadiran kami di sini bukti bahwa suara dari timur NTB juga harus didengar,” ujar Nurlaili.
Uji publik ini menghadirkan tiga narasumber utama. Pertama, Ibu Dewi dari Bappenas, yang memaparkan harmonisasi RAD-PD dengan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD). Ia menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi.
Narasumber kedua, Nena Hutahea, perwakilan Persatuan Sehat Jiwa, menyoroti tingginya kasus kesehatan jiwa di NTB. Menurutnya, isu kesehatan mental sering terabaikan padahal menjadi bagian integral dari kebijakan disabilitas.
Narasumber ketiga adalah Nurlaili Ramdani, yang memaparkan kondisi riil disabilitas di Sumbawa. Ia membeberkan tantangan aksesibilitas yang masih minim, mulai dari jarak layanan hingga kurangnya fasilitas standar bagi penyandang disabilitas.
Perwakilan LIDI Foundation menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah strategis agar RAD-PD tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman operasional yang terukur dan responsif bagi OPD dalam merancang kebijakan dan layanan.
Dengan keterlibatan SKALA, Bappeda NTB, Bappenas, organisasi penyandang disabilitas, dan CSO pemerhati isu inklusi, uji publik ini diharapkan melahirkan dokumen RAD-PD yang lebih komprehensif.
Kegiatan ditutup dengan diskusi kelompok yang menghimpun masukan teknis untuk memperbaiki substansi RAD-PD. Seluruh rekomendasi akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai dasar finalisasi dokumen.
Uji publik RAD-PD ini dipandang sebagai langkah maju menuju NTB yang benar-benar inklusif, memastikan seluruh warga tanpa terkecuali mendapatkan ruang yang sama dalam pembangunan daerah.
