Mataram, Jurnalekbis.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan perkembangan terbaru sektor pasar modal, asuransi, hingga industri keuangan nonbank di Indonesia dan wilayah NTB. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan pasar modal nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025, tercermin dari pergerakan indeks, jumlah investor, hingga nilai penawaran umum yang terus tumbuh.
Menurut Rudi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level 8.600 sebelum kemudian berada pada posisi 8.163 pada Oktober 2025. Kinerja indeks ini dibarengi peningkatan jumlah investor pasar modal yang kini telah mencapai 19,18 juta investor atau Single Investor Identification (SID).
“Data Oktober mencatat jumlah investor 19,18 juta SID, nilai penawaran umum mencapai Rp204 triliun, dan NAB reksa dana berada di level Rp623 triliun,” kata Rudi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap instrumen investasi semakin tinggi, terutama karena literasi keuangan masyarakat yang terus membaik.
Sementara itu, sektor asuransi dan dana pensiun juga mencatat pertumbuhan positif. Rudi menyebutkan industri asuransi tumbuh 3,39%, sedangkan dana pensiun tumbuh 8,18%—mayoritas bersumber dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Industri dana pensiun tumbuh 8,18%, dan mayoritas dana kelolaannya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Di tingkat daerah, OJK NTB turut menyoroti perkembangan lembaga jasa keuangan lokal. Saat ini terdapat satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terus melakukan konsolidasi. Salah satu BPR di NTB telah melakukan merger, sehingga jumlah BPR kini menjadi 27 BPR konvensional dan 3 BPR syariah.
Selain itu, NTB memiliki tiga lembaga keuangan mikro (LKM), yang terdiri dari dua LKM konvensional dan satu LKM syariah. Rudi menilai keberadaan lembaga keuangan mikro sangat penting, terutama untuk mendukung pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil yang mendominasi struktur ekonomi daerah.
Menurutnya, perkembangan industri keuangan di NTB tetap stabil meski kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Ia menilai sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor keuangan.
Dalam pemaparannya, Rudi juga menyebut bahwa OJK terus mendorong program literasi keuangan, terutama di daerah-daerah yang akses layanan keuangannya masih terbatas. Penguatan literasi dinilai krusial agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga mampu mengelola risiko keuangan secara cerdas.
OJK NTB juga berupaya memperluas inklusi keuangan melalui program perluasan akses pembiayaan, integrasi layanan digital, dan fasilitasi penguatan kelembagaan BPR serta BPR syariah. Hal ini disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas sektor keuangan di daerah.
Rudi memastikan bahwa OJK akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di NTB agar tetap berada pada jalur yang sehat dan prudent.
Dengan pertumbuhan investor yang terus naik, kinerja pasar modal yang stabil, serta perluasan lembaga keuangan lokal, OJK optimistis sektor jasa keuangan di NTB dan nasional akan tetap resilient menghadapi dinamika ekonomi pada 2026 mendatang.
