Jakarta, Jurnalekbis.com – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan perombakan besar-besaran atau revamp terhadap sistem kepabeanan dan cukai, termasuk membenahi seluruh infrastruktur teknologi informasi (IT) yang selama ini dinilai belum terintegrasi secara optimal. Langkah ini disebut akan memangkas ruang permainan di daerah dan meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan barang impor.
Purbaya mengungkapkan bahwa sistem yang dikembangkan pemerintah, seperti Simbara dan sejumlah subsistem yang berasal dari sektor energi, perpajakan, dan bea cukai, selama ini diklaim terintegrasi namun faktanya masih bekerja secara terpisah.
“Ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul,” tegasnya.
Untuk mempercepat pembenahan, ia membentuk Tim 10 di Lembaga National Single Window (LNSW) yang bertugas memperbaiki sistem secara menyeluruh. Tim ini diwajibkan memberikan laporan progres setiap minggu.
“Mereka sudah lebih baik, ada temuan-temuan baru, tapi belum sampai level ideal,” ujarnya.
Selain integrasi sistem, Kementerian Keuangan juga melakukan modernisasi alat pemindai (scanner) di sejumlah pelabuhan besar seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Semarang, dan Belawan. Selama ini proses pemindaian dilakukan di lokasi pelabuhan dan hasilnya tidak selalu langsung terhubung dengan pusat.
Purbaya menegaskan perubahan besar dalam alur pemindaian. “Begitu di-scanning, gambarnya harus langsung ke pusat. Jadi pusat bisa lihat langsung barangnya apa,” katanya.
Ia juga mengumumkan perubahan mekanisme penentuan harga dan pemeriksaan yang selama ini diputuskan di daerah. Mulai tahun depan, seluruh keputusan akan dipusatkan di Jakarta.
“Daerah nggak bisa main-main lagi. Semua keputusan di Jakarta,” ujar Purbaya.
Menurutnya, skema baru ini ditargetkan berjalan penuh pada Maret tahun depan, setelah seluruh sistem IT dan peralatan pelabuhan selesai diperbarui. Pemerintah disebut telah mengeluarkan anggaran besar untuk memastikan sistem bekerja optimal.
Di sisi internal, Purbaya menekankan bahwa reformasi di Bea Cukai menjadi fokus utama. Ia mengingatkan jajaran Bea Cukai bahwa pembenahan harus tuntas dalam waktu satu tahun.
“Kalau dalam setahun dari kemarin nggak bisa diperbaiki, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan direstrukturisasi total,” ujarnya. Bahkan, ia menyinggung opsi merumahkan pegawai yang dianggap tidak mampu mengikuti pembaruan.
Dengan gaya lugas, Purbaya menambahkan, “Kalau digebuk sedikit masih bisa, digebuk banyak juga. Orang kita cukup pintar, jadi harusnya penyelundupan dan permainan high score bisa berkurang signifikan.”
Meski demikian, ia mengakui bahwa penghapusan penyimpangan tidak mungkin dilakukan 100%. “Kita tidak hidup di dunia ideal. Tapi yang jelas akan berkurang secara signifikan,” katanya.
Upaya perombakan ini menjadi bagian dari reformasi besar sistem kepabeanan, termasuk peningkatan pengawasan impor, percepatan layanan, hingga penutupan celah-celah penyimpangan yang selama ini merugikan negara.
Purbaya optimistis bahwa dengan integrasi penuh sistem IT dan pengawasan langsung dari pusat, praktik manipulasi nilai barang dan penyimpangan lainnya akan semakin ditekan. Pemerintah berharap modernisasi Bea Cukai melalui digitalisasi dan sentralisasi kontrol dapat meningkatkan kinerja perdagangan sekaligus menjaga penerimaan negara.
