Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai lokasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II skala nasional pada Juli 2026. Kesiapan tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur NTB dalam kunjungan kerja ke BPSDM NTB, sebagai bagian dari upaya memastikan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan berskala nasional tersebut.
Kepala BPSDM NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan kunjungan Gubernur bertujuan memastikan kesiapan lembaganya dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif sebagai tuan rumah PKN II. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki dampak strategis, tidak hanya bagi peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga sebagai ajang promosi daerah di tingkat nasional.
“PKN II ini menjadi bagian dari branding daerah. Pesertanya berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, sementara pengajarnya dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ini peluang besar bagi NTB untuk menunjukkan kesiapan dan kapasitasnya sebagai pusat pengembangan SDM nasional,” ujar Baiq Nelly. Senin (29/12).
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan PKN II nantinya, jumlah peserta diperkirakan berasal dari sekitar 10 provinsi dan 30 kabupaten/kota. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa NTB berupaya keras menjadi lokasi pelatihan. Selain dampak ekonomi dan promosi daerah, penyelenggaraan ini juga menjadi tolok ukur kualitas kelembagaan BPSDM di tingkat nasional.
“Kalau kita mampu menyelenggarakan ini, artinya akreditasi lembaga kita sudah diakui secara nasional. Dari sisi kurikulum sebenarnya kita sudah siap,” katanya.
Namun demikian, Baiq Nelly mengakui tantangan utama saat ini bukan pada aspek manajerial, melainkan pada beban kerja yang meningkat, khususnya terkait pelatihan CPNS. Banyak instansi vertikal di NTB kini tidak lagi mengirimkan aparatur ke luar daerah, melainkan memusatkan pelatihan di NTB, termasuk KPU dan Kemenkumham.
“Mau tidak mau mereka harus kerja sama dengan kami. Termasuk pelatihan kepemimpinan, Latsar CPNS, hingga pembekalan dasar agar ASN memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan daerah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa ASN tidak cukup hanya hadir dan pulang kantor, tetapi harus memahami visi pembangunan daerah serta mampu mengambil peran aktif dalam mendukung program kepala daerah. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi kebutuhan mendesak.
Saat ini, kata dia, terdapat ribuan ASN yang telah mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, bendahara, penilai aset, hingga jabatan fungsional dan struktural. Seluruh pelatihan tersebut bersertifikat dan menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme ASN di NTB.
“Untuk 2025 ini sudah berjalan, dan 2026 nanti akan lebih padat lagi. Tapi semua harus melalui kerja sama dan perencanaan anggaran yang matang, termasuk melalui mekanisme PKS dan penganggaran di Bapenda,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB berharap kehadiran PKN II Nasional di daerah ini tidak hanya meningkatkan kualitas aparatur, tetapi juga memperkuat posisi NTB sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
