Mataram, Jurnalekbis.com– Pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat mendorong siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mulai merencanakan masa depan sejak bangku kelas X. Pilihan karier tidak lagi sebatas bekerja atau melanjutkan pendidikan, tetapi juga menentukan arah kerja, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, secara terencana dan legal.
Kepala BP3MI NTB, Ponco Indriyo, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema agar lulusan SMK memiliki gambaran jelas terkait masa depan mereka. Hal ini dilakukan sebagai respons atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lulusan SMK masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia.
“SMK itu memang disiapkan untuk masuk dunia kerja. Pemerintah memberikan pilihan kepada anak-anak SMK, mau bekerja atau melanjutkan pendidikan. Tapi faktanya, SMK masih menyumbang pengangguran cukup tinggi. Karena itu, sejak kelas sepuluh kami ingin mereka sudah punya arah,” kata Ponco. Kamis (8/1).
Melalui program Migran Center dan PAS Migran Dunia, BP3MI masuk langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi karier. Program ini bertujuan membuka wawasan siswa tentang peluang kerja, khususnya di luar negeri, sekaligus membangun kesadaran bahwa bekerja ke luar negeri bukan keputusan dadakan.
“Kerja ke luar negeri itu tidak bisa karena terpaksa atau kabur dari masalah. Harus direncanakan matang, butuh persiapan jauh lebih serius dibandingkan kerja di dalam negeri,” ujarnya.
Menurut Ponco, sejak dini siswa diperkenalkan pada kebutuhan dasar untuk bekerja ke luar negeri, mulai dari penguasaan bahasa asing hingga peningkatan keterampilan. Ia mencontohkan Indonesia masih tertinggal dibanding Filipina dalam hal kemampuan bahasa Inggris tenaga kerjanya.
“Kalau dari sekolah mereka sudah tahu mau ke mana, maka mereka bisa mulai meng-upgrade skill, minimal bahasa dan hard skill sesuai jurusan,” katanya.
BP3MI juga mendorong sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global. Jurusan seperti hospitality dan manufaktur dinilai memiliki peluang besar, asalkan ada kecocokan antara suplai lulusan dan permintaan industri.
Terkait penempatan pekerja migran, Ponco menegaskan pentingnya membedakan jalur resmi yang legal dan aman. Penempatan dapat dilakukan melalui skema government to government (G to G), jalur mandiri, hingga kerja sama pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan. Sementara lembaga pelatihan kerja (LPK) hanya boleh melatih, bukan menempatkan, kecuali memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Ini yang sering rancu di masyarakat. Tidak semua lembaga boleh mengirim. Kalau tidak punya izin, hanya boleh melatih,” tegasnya.
Ponco juga menyebut peluang kerja di luar negeri tidak hanya terbatas pada Jepang. Negara-negara maju lain juga terbuka, meski dengan standar yang lebih tinggi. Menurutnya, anak-anak NTB sebenarnya memiliki potensi besar, asalkan memiliki motivasi kuat dan kesiapan mengikuti pelatihan.
Selain keterampilan teknis, BP3MI NTB juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi calon pekerja migran. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, hasil kerja di luar negeri berisiko tidak memberikan dampak jangka panjang.
“Bekerja ke luar negeri itu bukan tujuan akhir. Harapannya, ketika pulang mereka bisa mandiri, bahkan berwirausaha. Tapi itu butuh pembekalan, termasuk literasi keuangan,” pungkasnya.
