Jakarta, Jurnalekbius.com – Presiden Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah penambahan anggaran riset perguruan tinggi sebesar Rp4 triliun, menyusul laporan bahwa dana riset nasional saat ini masih tergolong sangat rendah.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai Presiden memberikan taklimat khusus kepada para rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Senin. Pertemuan itu berlangsung sekitar tiga jam dan membahas kondisi bangsa, tantangan geopolitik, hingga arah kebijakan strategis pemerintah ke depan.
“Dana riset perguruan tinggi kita saat ini hanya sekitar Rp8 triliun, atau setara 0,34 persen dari APBN. Oleh karena itu, Bapak Presiden langsung memutuskan penambahan anggaran sebesar Rp4 triliun,” ujar Prasetyo kepada awak media.
Taklimat Presiden untuk Rektor dan Guru Besar
Prasetyo menjelaskan, taklimat tersebut bukan sekadar pertemuan formal, melainkan bentuk komunikasi langsung Presiden dengan kalangan akademisi sebagai pemangku kepentingan strategis bangsa.
Menurut Presiden, rektor dan guru besar merupakan figur kunci dalam kebangkitan Indonesia di berbagai bidang. Oleh karena itu, Presiden secara khusus mengagendakan forum diskusi terbuka guna menyampaikan pembaruan kondisi nasional sekaligus mendengar masukan dari dunia akademik.
“Bapak Presiden memandang rektor dan guru besar sebagai figur-figur terpintar yang memegang peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa,” kata Prasetyo.
Fokus Riset: Pangan, Energi, hingga Industrialisasi
Tambahan dana riset tersebut, kata Prasetyo, tidak diberikan tanpa arah. Presiden menekankan agar riset perguruan tinggi difokuskan pada program prioritas nasional yang berdampak langsung pada kemandirian negara.
H3: Empat Fokus Utama Riset Nasional
Presiden mengarahkan agar riset perguruan tinggi diutamakan untuk:
Mengejar swasembada pangan,
Mewujudkan swasembada energi,
Mendukung industrialisasi nasional,
Penguatan sektor pertahanan dan teknologi strategis.
“Tahun ini akan dimulai groundbreaking besar-besaran untuk industrialisasi dan penguatan sektor strategis. Itu membutuhkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Prasetyo.
Riset perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, agar hasil penelitian tidak berhenti di laboratorium, melainkan bisa diterapkan dalam skala industri.
Beasiswa Dinilai Masih Minim
Dalam forum tersebut, Presiden juga menerima laporan terkait kondisi pendidikan tinggi nasional. Dari sekitar 9,9 juta mahasiswa di Indonesia, hanya 1,1 juta yang saat ini menerima beasiswa dalam berbagai skema, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa kita secara keseluruhan,” kata Prasetyo.
Presiden pun menginstruksikan kementerian terkait untuk menghitung ulang dan memformulasikan kebijakan baru guna memperluas jangkauan penerima beasiswa.
Beasiswa LPDP Difokuskan ke STEM
Salah satu arahan penting Presiden adalah mendorong agar alokasi beasiswa LPDP lebih banyak diarahkan ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
H3: Target Beasiswa STEM di Atas 80 Persen
Presiden berharap proporsi beasiswa LPDP untuk STEM dapat mencapai lebih dari 80 persen. Langkah ini diambil sebagai upaya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan teknologi.
“Kita harus konsentrasi mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Prasetyo.
Arah Geopolitik: Mandiri dan Berdaulat
Dalam taklimat tersebut, Presiden juga menyinggung dinamika geopolitik global. Penekanannya, Indonesia harus berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain dalam sektor strategis.
Presiden meminta dukungan penuh dari kalangan akademisi untuk mendorong inovasi, namun tetap dalam kerangka kepentingan nasional.
“Mandiri secara pangan, energi, dan teknologi menjadi kunci. Termasuk gagasan besar seperti mobil nasional, yang kembali ditegaskan sebagai cita-cita bersama,” ujar Prasetyo.
Krisis Dokter dan Solusi Pemerintah
Isu kekurangan tenaga dokter juga menjadi pembahasan serius. Presiden menerima laporan mengenai keterbatasan jumlah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, hingga tenaga farmasi.
H3: Dua Langkah Atasi Kekurangan Dokter
Pemerintah menyiapkan dua langkah utama:
Memperbesar kuota penerimaan mahasiswa kedokteran dan spesialis,
Membuka fakultas kedokteran baru, termasuk untuk farmasi dan teknologi kesehatan.
“Teknologi kesehatan sekarang sangat maju. Kita butuh SDM yang mampu mengoperasikan alat-alat kesehatan berbasis teknologi,” kata Prasetyo.
Program ini direncanakan menggunakan skema beasiswa penuh (full scholarship) dan ditargetkan masuk dalam tahun anggaran 2026.
Grand Design Pendidikan Nasional
Sebagai tindak lanjut, pemerintah tengah menyusun grand design ekosistem pendidikan nasional. Tim lintas kementerian dibentuk untuk memastikan pendidikan tinggi selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan program prioritas pemerintah.
Tim tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian.
“Pendidikan adalah hulu. Tapi ujungnya adalah lapangan kerja dan penggerak ekonomi nasional,” ujar Prasetyo.
Masukan Akademisi Dibuka Lebar
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari perguruan tinggi. Ia menyebut Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu contoh kampus yang rutin mengirimkan usulan kebijakan kepada pemerintah.
“Tidak hanya UGM, banyak kampus lain yang juga aktif menyampaikan masukan. Ini menjadi salah satu saluran penting dalam perumusan kebijakan nasional,” tutupnya.
