Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, siap mengambil peran sebagai “dirigen” agar seluruh program intervensi berjalan seirama dan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Iqbal, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi pilar utama pembangunan NTB dalam lima tahun ke depan. Saat ini, terdapat 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan pemerintah provinsi.
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini fondasi paling mendasar sebelum kita menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegas Iqbal.
Ia menilai, upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum berjalan optimal meski banyak mitra pembangunan terlibat di NTB sejak puluhan tahun lalu. Penyebab utamanya adalah minimnya koordinasi dan keterpaduan program.
“Persoalannya adalah lack of orchestration. Tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menjelaskan, kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan usia dini. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah Provinsi NTB kini mengimplementasikan program Desa Berdaya sebagai model penanganan kemiskinan ekstrem yang terintegrasi.
Dalam skema tersebut, pemerintah provinsi bertugas menyiapkan data akurat terkait lokasi dan kebutuhan desa-desa prioritas. Data itu menjadi dasar bagi mitra pembangunan untuk menyelaraskan program agar tidak tumpang tindih.
“Pemerintah provinsi menyediakan data dan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tapi iramanya harus sama,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, fokus utama pembangunan tetap pada pengurangan kemiskinan. Sementara sektor unggulan seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap tercipta kesepahaman dan kerja terpadu demi mewujudkan NTB bebas dari kemiskinan ekstrem.
