Sumbawa, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot melakukan peletakan batu pertama pembangunan industri perunggasan terintegrasi di Desa Srading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Jumat (6/2). Proyek ini digadang menjadi tonggak kemandirian sektor peternakan sekaligus penguat pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ground breaking tersebut merupakan bagian dari kegiatan nasional yang digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku–Malut, Papua, Nusa Tenggara hingga Jawa.
Iqbal menegaskan, pembangunan industri perunggasan terintegrasi ini menjadi langkah strategis untuk memutus ketergantungan rantai hulu–hilir yang selama ini dikuasai korporasi besar. Menurutnya, peternak lokal NTB memiliki etos kerja kuat, namun kerap kalah bersaing akibat mahalnya harga pakan dan bibit ayam atau Day Old Chick (DOC) yang dikendalikan industri skala besar.
“Persoalannya ada di hulu dan hilir yang tidak kita kuasai. Mulai dari pakan sampai DOC harus lewat beberapa tahap yang dimonopoli. Dengan industri ini, kita ingin 100 persen kebutuhan disediakan sendiri di sini,” ujar Iqbal.
Ia juga menyoroti ironi bahwa sekitar 50 persen jagung nasional berasal dari NTB, namun selama ini justru dikirim keluar daerah dan kembali dalam bentuk pakan dengan harga jauh lebih mahal. Kondisi tersebut dinilai merugikan peternak lokal dan melemahkan daya saing sektor perunggasan daerah.
Untuk mendukung kemandirian pakan, Pemprov NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tengah mengembangkan formula pakan berbasis potensi lokal. Di antaranya pemanfaatan tepung kelor sebagai superfood serta maggot dari pengolahan sampah organik sebagai sumber protein alternatif.
Proyek ini juga diproyeksikan menjadi penopang utama kebutuhan Program MBG. Saat ini NTB telah memiliki 627 dapur MBG, melampaui target awal. Namun tingginya permintaan dinilai berpotensi memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan protein hewani.
Untuk mempercepat penguatan sektor peternakan, Pemprov NTB menyiapkan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Pemerintah membuka kembali akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi Rp30 miliar untuk UMKM, Rp15 miliar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta puluhan miliar rupiah khusus peternakan dengan bunga rendah 3 persen yang disubsidi pemerintah.
Dari sisi lahan, pemerintah provinsi dan kabupaten menyatakan komitmen penuh dengan menyediakan tanah negara untuk kepentingan rakyat. Selain di Sumbawa, pengembangan industri perunggasan terintegrasi juga direncanakan merambah Kabupaten Dompu.
“Kami tegak lurus dengan visi Presiden. Tanah provinsi silakan dipakai selama untuk kepentingan rakyat dan negara,” tegas Iqbal.
Secara teknis, proyek ini dikembangkan di tiga lokasi. Di BPTHMT Srading seluas 42 hektare akan dibangun farm parent stock berkapasitas 120 ribu ekor dan hatchery dengan produksi 10 juta DOC per tahun. Di Kecamatan Lopok, lahan 10 hektare disiapkan sebagai pusat hilirisasi lengkap dengan Rumah Potong Hewan Unggas, cold storage 75 ton, serta unit pengolahan daging dan telur. Sementara di Kecamatan Woja, Dompu, akan dibangun pabrik pakan berkapasitas hingga 120 ribu ton per tahun.
