Jakarta, Jurnalekbis.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyoroti pengajuan anggaran tambahan (ABT) sebesar Rp3,1 triliun oleh Kementerian Haji. Ia meminta pemerintah menyajikan perencanaan berbasis timeline yang jelas agar DPR dapat menilai urgensi dan rasionalitas kebutuhan anggaran penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Hal itu disampaikan Selly dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama jajaran Kementerian Haji. Menurutnya, pemaparan pemerintah masih terlalu naratif dan belum menggambarkan alur waktu kerja yang konkret, mulai dari pasca-pelaksanaan haji hingga persiapan tahun berikutnya.
“Kita ingin goals penyelenggaraan ibadah haji 2026 atau 1447 Hijriah berjalan dengan baik. Tapi pemaparannya masih bentuk narasi, bukan ilustrasi timeline. Padahal ini penting supaya kita tahu titik urgensinya di mana,” kata Selly.
Selly menegaskan, DPR perlu memahami secara detail penggunaan anggaran Rp3,1 triliun tersebut. Ia mempertanyakan pos mana yang paling mendesak dan paling rasional untuk segera dipenuhi.
“Kalau Rp3,1 triliun ini di-breakdown, yang paling urgent itu di mana? Kita butuh penjelasan berbasis waktu. Karena kementerian haji ini beda dengan kementerian lain. Begitu haji selesai 1 Juli, evaluasi langsung jalan, lalu langsung bayar untuk persiapan tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan haji tidak hanya berlangsung di Arab Saudi, tetapi juga memerlukan persiapan panjang di dalam negeri, termasuk pelibatan kanwil dan kantor Kemenag di daerah. Karena itu, DPR membutuhkan gambaran lengkap mengenai tahapan kerja, mulai dari evaluasi, pembayaran uang muka ke Pemerintah Arab Saudi, hingga persiapan kloter dan transportasi udara.
Selly juga menyinggung soal kesiapan maskapai dan pengaturan penerbangan haji 2026. Ia menyebut DPR belum mendapat penjelasan rinci terkait kerja sama dengan Garuda maupun Saudi Airlines, termasuk jenis pesawat, pembagian kloter, hingga kesiapan operasional.
“Di laporan hanya disebut finalisasi jadwal penerbangan. Tapi konkret Garuda dengan Saudi bagaimana? Kloternya bagaimana? Pesawatnya apa? Ini belum disampaikan,” katanya.
Selain anggaran, Selly turut menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Haji. Ia mempertanyakan evaluasi kinerja kanwil dan Kemenag kabupaten/kota, serta rencana rekrutmen baru yang disebut mencapai ribuan orang.
“Kita dengar masih kurang SDM, bahkan sampai 7 ribu. DPR butuh roadmap yang jelas. SDM yang ada mau dipertahankan atau tidak, yang baru mau direkrut bagaimana polanya,” ujarnya.
Meski demikian, Selly tetap mengapresiasi kinerja awal Kementerian Haji sebagai lembaga baru. Ia menilai sekitar 70 persen persiapan sudah berjalan cukup baik, namun menekankan perlunya pendalaman lanjutan, terutama terkait anggaran ABT yang dinilai paling krusial.
“Rp3,1 triliun ini yang akan kita bahas serius. Yang rasional itu seperti apa. Keberhasilan kementerian sangat tergantung dukungan DPR, tapi DPR juga butuh data yang solid,” tegasnya.
Selly pun mengusulkan agar dilakukan pendalaman lanjutan, termasuk melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD), agar pembahasan anggaran dan perencanaan haji 2026 bisa lebih detail dan terukur.
