Mataram, Jurnalekbis.com – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB, I Gede Putu Aryadi, mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Satgas MBG Provinsi NTB agar memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal di sekitar wilayah layanan. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan kualitas menu sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Usulan tersebut disampaikan Aryadi dalam rapat koordinasi Satgas MBG NTB yang membahas penyelesaian standarisasi SPPG, yang ditarget rampung pada Juni 2026. Rapat digelar di Kantor Gubernur NTB.
“Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya soal ketersediaan bahan baku, tapi juga upaya menghidupkan ekonomi rakyat dan menumbuhkan industri daerah. Potensi pangan NTB sangat besar, bahkan daerah ini sudah dikenal sebagai lumbung pangan nasional,” ujar Aryadi.
Dalam struktur Satgas MBG, BRIDA NTB berkedudukan sebagai anggota Bidang Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor. Aryadi menegaskan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya dengan memastikan distribusi berjalan, tetapi juga harus memberi dampak ekonomi nyata bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Data sementara mencatat, jumlah SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai 531 unit dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 1.921.525 orang. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain keterlambatan distribusi makanan, potensi kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan pangan, hingga infrastruktur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional.
“Kondisi ini membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk peningkatan pengawasan bersama Satgas kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan,” kata Aryadi.
Selain itu, Koordinator Pokja Sosial dan Kependudukan, Lalu Suryadi, menambahkan pentingnya variasi dan diversifikasi menu MBG. Ia mengungkapkan masih ditemui siswa yang kurang menyukai menu yang disajikan.
“Ke depan, monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan, terutama pada tahap penyiapan makanan sebelum distribusi. Ini sebagai respons atas sejumlah keluhan masyarakat,” ujarnya.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan sebanyak 21 unit SPPG di NTB telah menerima peringatan karena belum memenuhi persyaratan standarisasi yang ditetapkan. Pemerintah daerah memastikan langkah pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan agar seluruh unit bisa memenuhi standar layanan.
Melalui rakor tersebut, seluruh tim Satgas MBG NTB diharapkan memperkuat sinergi dan kolaborasi, meningkatkan komitmen terhadap mutu layanan, serta menjadikan evaluasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Dengan optimalisasi pangan lokal dan penguatan standar SPPG, pemerintah menargetkan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah berbasis kerakyatan.
