Mataram, Jurnalekbis.com – Polda NTB menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 di Gedung Sasana Dharma, Jumat (20/2/2026). Forum tahunan ini menjadi penanda kesiapan institusi kepolisian daerah dalam mendukung, mengamankan, dan menyukseskan rencana kerja pemerintah tahun depan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Rapim yang mengusung tema “Polda NTB Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026” secara resmi dibuka Kapolda NTB, Edy Murbowo. Dalam arahannya, ia menegaskan stabilitas keamanan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan.
“Melalui Rapim ini, kita ingin memastikan seluruh arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, serta arahan Kapolri dalam Rapim Polri 2026, dapat dipahami dan dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran,” ujar Edy di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, dukungan terhadap agenda strategis pemerintah tidak berhenti pada tataran normatif. Polda NTB, kata dia, harus memperkuat Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) agar setiap program prioritas berjalan aman dan lancar.
“Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Jika situasi kondusif terjaga, maka seluruh program pemerintah dapat terlaksana optimal,” tegasnya.
Rapim kali ini dihadiri sejumlah pejabat penting lintas sektor. Tampak hadir Gubernur NTB, Wakapolda NTB, Kajati NTB, Kepala Pengadilan Tinggi NTB, hingga pimpinan instansi strategis seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Perum Bulog Wilayah NTB, Koordinator Regional Program MBG, serta Kepala BPS Provinsi NTB. Seluruh Kapolres/ta dan Kapolsek se-Pulau Lombok juga mengikuti kegiatan tersebut.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam satu forum dinilai menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Dalam sesi pemaparan, sejumlah kepala instansi menyampaikan arah kebijakan dan program prioritas tahun 2026, mulai dari ketahanan pangan, distribusi logistik, pengendalian inflasi, hingga stabilitas pasokan komoditas strategis.
Kapolda menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat jalannya program pemerintah. Ia mencontohkan pentingnya pengawasan distribusi pangan, pengamanan proyek strategis daerah, serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
“Kehadiran para pemangku kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perspektif berbeda namun tetap selaras dalam mendukung dan mengamankan program kerja pemerintah tahun 2026,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi eksternal, Rapim juga menjadi forum evaluasi internal. Jajaran pengawas dan pejabat utama Polda NTB memaparkan capaian kinerja serta tantangan yang diproyeksikan muncul pada tahun mendatang. Fokus pembahasan mencakup peningkatan profesionalisme anggota, respons cepat terhadap gangguan kamtibmas, serta penguatan pendekatan preventif berbasis data.
Edy menegaskan, pendekatan Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—harus menjadi landasan setiap kebijakan operasional. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional.
Rapim Polda NTB 2026 ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Barat. Bagi jajaran kepolisian, forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan titik awal konsolidasi menghadapi dinamika tahun anggaran 2026 yang diproyeksikan sarat agenda strategis.
Dengan situasi keamanan yang terjaga dan kolaborasi lintas sektor yang solid, Polda NTB optimistis mampu mengawal pelaksanaan rencana kerja pemerintah secara efektif, sekaligus memastikan masyarakat merasakan dampak pembangunan secara nyata.
