Opini– Isu ketahanan pangan kembali mencuat ke permukaan setelah adanya instruksi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyoroti potensi krisis pangan jika pola tanam di Indonesia tidak segera dibenahi.
Peringatan tersebut tidak sekadar dianggap sebagai wacana politik, melainkan telah dibaca sebagai sinyal kuat atas kondisi riil yang tengah terjadi di lapangan. Sejumlah kader partai di daerah, termasuk Ketua DPD PDIP Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat, menilai bahwa ancaman krisis pangan bukan lagi kemungkinan, melainkan proses yang sedang berjalan perlahan.
“Ketika instruksi itu disampaikan, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang akan terjadi. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sudah mulai kita rasakan hari ini,” ujar Ketua DPD PDIP Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat.
Tanah Lelah, Pola Tanam Tak Berubah
Fenomena yang paling mencolok terlihat pada pola tanam yang diterapkan petani saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, petani cenderung menanam padi secara terus-menerus tanpa jeda atau rotasi tanaman.
Padahal, dalam praktik pertanian tradisional, rotasi tanaman menjadi bagian penting dalam menjaga kesuburan tanah. Setelah panen padi, petani biasanya menanam palawija seperti jagung, kedelai, atau tanaman lain yang membantu memulihkan unsur hara tanah.
Kini, pola tersebut mulai ditinggalkan.
“Sekarang petani memilih padi terus karena hasilnya lebih cepat. Tapi tanpa disadari, tanah menjadi lelah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini jika dibiarkan dapat berdampak pada penurunan produktivitas lahan dalam jangka panjang, bahkan berpotensi memicu krisis pangan di masa depan.
Hilangnya Peran Penyuluh Pertanian
Selain pola tanam, persoalan lain yang menjadi sorotan adalah melemahnya sistem penyuluhan pertanian. Dulu, penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai pendamping petani di lapangan.
Mereka tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga membantu petani dalam menentukan pola tanam, pengelolaan lahan, hingga strategi menghadapi perubahan musim.
Namun saat ini, keberadaan penyuluh dinilai tidak lagi optimal.
“Dulu penyuluh hadir di sawah, duduk bersama petani. Sekarang banyak yang hanya ada di data administrasi, tapi tidak terlihat di lapangan,” katanya.
Di sejumlah wilayah seperti Lombok Timur dan Lombok Barat, kondisi balai penyuluhan pertanian bahkan disebut mengalami penurunan fungsi.
Akibatnya, petani harus mengambil keputusan sendiri tanpa pendampingan yang memadai.
Alih Fungsi Lahan dan Tekanan Pembangunan
Di sisi lain, tekanan terhadap sektor pertanian juga datang dari pesatnya pembangunan, khususnya di kawasan perkotaan seperti Mataram.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur terus meningkat. Hal ini secara langsung mengurangi luas lahan produktif yang tersedia untuk produksi pangan.
“Perkembangan kota memang tidak bisa dihindari, tapi kita juga harus sadar bahwa lahan pertanian terus berkurang,” ujarnya.
Ia menilai, wilayah kabupaten yang masih memiliki lahan luas harus dijaga sebagai benteng terakhir ketahanan pangan di daerah.
Belajar dari Sumbawa: Ketika Alam Memberi Jawaban
Kondisi yang terjadi di Pulau Sumbawa menjadi contoh nyata dampak dari pengelolaan lahan yang tidak terkendali.
Pembukaan lahan secara masif untuk komoditas tertentu, seperti jagung, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi dan meningkatnya risiko banjir.
“Awalnya terlihat berhasil, tapi sekarang banjir datang hampir setiap tahun. Alam itu mencatat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa jika pola yang sama diterapkan tanpa kontrol di wilayah lain, maka dampaknya akan semakin luas dan sulit dikendalikan.
Ancaman Krisis Regenerasi Petani
Selain persoalan teknis dan lingkungan, sektor pertanian juga menghadapi tantangan serius dalam hal regenerasi.
Minat generasi muda terhadap pertanian terus menurun. Banyak anak muda memilih meninggalkan sektor ini karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi.
“Anak-anak muda melihat orang tua mereka bekerja keras di sawah, tapi hasilnya tidak pasti. Akhirnya mereka memilih pergi ke kota,” ujarnya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.
Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Produksi
Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem pertanian.
Selama ini, kebijakan sering kali berfokus pada peningkatan produksi dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesuburan tanah.
Padahal, konsep kedaulatan pangan menuntut adanya keseimbangan antara produksi, distribusi, dan keberlanjutan ekosistem.
Gagasan berdikari yang pernah disampaikan oleh Soekarno kembali relevan dalam konteks ini, di mana bangsa harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar.
Peran Negara Dinilai Harus Diperkuat
Melihat berbagai persoalan tersebut, peran negara dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Pemerintah diharapkan dapat kembali menguatkan sistem penyuluhan pertanian, mengatur pola tanam berbasis ekologi, serta melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali.
“Negara harus hadir. Tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar,” tegasnya.
Selain itu, diversifikasi pangan juga perlu didorong secara serius untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
Alarm Dini yang Tak Boleh Diabaikan
Instruksi Megawati dinilai sebagai alarm dini yang tidak boleh diabaikan. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka ancaman krisis pangan dapat menjadi kenyataan.
“Kita mungkin masih merasa aman sekarang karena pasar masih penuh. Tapi justru itu yang berbahaya, karena kita terlena,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai tanda sudah mulai terlihat, mulai dari degradasi tanah, perubahan iklim, hingga berkurangnya lahan pertanian.
Masa Depan Pangan Dipertaruhkan
Pada akhirnya, persoalan pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup bangsa.
Jika tidak ada perubahan mendasar dalam pengelolaan pertanian, maka Indonesia berisiko menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan.
“Kita bisa saja punya uang, tapi kalau tidak ada makanan, semuanya tidak ada artinya,” katanya.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mulai melihat persoalan ini secara serius dan mengambil langkah nyata.
“Merawat tanah adalah merawat masa depan. Dan ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
