Lombok Barat, – Program Desa Berdaya yang menjadi andalan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengurangi kemiskinan ekstrem menunjukkan hasil positif di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Namun di balik penyaluran bantuan modal usaha dan rehabilitasi rumah warga, masih terdapat persoalan mendasar yang berpotensi menghambat keberlanjutan program tersebut.
Temuan itu muncul saat Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan peninjauan langsung ke Desa Mekarsari pada Kamis (25/6/2026). Dalam kunjungan lapangan tersebut, Gubernur memastikan bantuan yang telah disalurkan benar-benar diterima masyarakat sekaligus mengevaluasi faktor-faktor yang masih menghambat peningkatan kesejahteraan warga.
Dari hasil peninjauan, akses jalan menuju sejumlah kawasan permukiman dan sentra aktivitas masyarakat ditemukan dalam kondisi rusak dan sulit dilalui. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera ditangani agar program pemberdayaan ekonomi berjalan lebih efektif.
“Melalui kunjungan seperti ini kita tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada saja tambahan program yang harus kita lakukan untuk memastikan seluruh ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kita harapkan bisa selesai,” kata Miq Iqbal.
134 Keluarga Terima Manfaat
Program Desa Berdaya di Desa Mekarsari telah menyasar masyarakat miskin ekstrem yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, sebanyak 115 kepala keluarga menerima bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp7 juta.
Selain bantuan modal, pemerintah juga memberikan dukungan perbaikan rumah bagi warga yang tinggal di hunian tidak layak. Sebanyak 19 kepala keluarga memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dengan demikian, total penerima manfaat program di desa tersebut mencapai 134 kepala keluarga.
Bantuan modal usaha diberikan untuk mendorong lahirnya sumber pendapatan baru bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Menyambangi Warga Lansia Penerima Bantuan
Dalam kunjungannya, Gubernur juga mendatangi rumah Maas dan Maskiah, pasangan suami istri lanjut usia berusia sekitar 70 tahun yang menjadi salah satu penerima manfaat Program Desa Berdaya.
Pasangan lansia tersebut memperoleh bantuan bedah rumah sekaligus dukungan modal usaha. Kehadiran Gubernur di rumah warga menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kunjungan langsung tersebut juga memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga penerima program. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak yang terukur terhadap kehidupan masyarakat.
Di hadapan warga, Miq Iqbal menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan sekadar konsep yang berhenti pada tahap perencanaan.
“Ini bukan janji. Kita sudah turun dan programnya sudah berjalan. Salah satunya Desa Berdaya, di mana 115 KK langsung mendapatkan dukungan modal dan pendampingan agar setiap keluarga memiliki sumber penghasilan,” ujarnya.
Jalan Rusak Hambat Aktivitas Warga
Meski program bantuan berjalan, Gubernur menemukan persoalan lain yang dinilai tidak kalah penting, yakni kondisi infrastruktur jalan.
Akses menuju Dusun Malaka, salah satu wilayah di Desa Mekarsari, masih menghadapi berbagai keterbatasan. Jalan yang sempit, rusak, dan memiliki kontur terjal menyulitkan mobilitas masyarakat sehari-hari.
Kondisi serupa juga ditemukan pada akses menuju SDN 4 Mekarsari yang harus dilalui melalui ruas jalan dengan tingkat kerusakan cukup berat.
Menurut Gubernur, infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan transportasi. Kerusakan jalan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan publik.
“Jalan di Mekarsari, terutama menuju Dusun Malaka, memang menjadi salah satu kendala utama. Karena itu, salah satu intervensi yang perlu kita selesaikan adalah akses jalannya,” kata Miq Iqbal.
Infrastruktur Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi NTB menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial maupun bantuan modal usaha.
Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai menjadi faktor penting untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang. Bantuan usaha yang diberikan kepada warga membutuhkan dukungan akses transportasi yang baik agar produk dan hasil usaha dapat dipasarkan dengan lebih luas.
Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan peluang ekonomi masyarakat menjadi terbatas.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memasukkan persoalan jalan di Mekarsari sebagai bagian dari agenda penyelesaian lanjutan dalam program pemberdayaan masyarakat.
“Yang jelas ini akan kita keroyok bersama-sama sampai selesai. Kita carikan sumber pendanaan yang memungkinkan agar persoalan jalan ini bisa segera ditangani,” tegasnya.
Tiga Titik Jalan Masuk Prioritas Perbaikan
Kepala Desa Mekarsari, Faizul Bayani, menyebut terdapat sedikitnya tiga titik jalan yang membutuhkan perhatian segera.
Menurutnya, ruas jalan utama yang perlu ditangani mencapai sekitar 950 meter, sementara akses menuju kawasan permukiman warga memerlukan perbaikan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer.
Keterbatasan anggaran desa membuat pembangunan infrastruktur tersebut sulit diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan.
Faizul berharap hasil kunjungan Gubernur dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan akses jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Evaluasi Lapangan Jadi Dasar Intervensi
Peninjauan langsung yang dilakukan Gubernur menunjukkan bahwa evaluasi lapangan masih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya.
Selain memastikan bantuan tepat sasaran, kunjungan tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan lain yang tidak selalu terlihat dalam laporan administrasi.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai bentuk intervensi, mulai dari bantuan modal usaha, rehabilitasi rumah warga, pendampingan ekonomi keluarga, hingga pembenahan infrastruktur pendukung.
Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem sekaligus menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
