Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data sebagai strategi menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Langkah ini dinilai penting agar setiap keputusan pemerintah tidak lagi bertumpu pada asumsi, melainkan didukung data ilmiah, analisis yang terukur, serta rekomendasi yang dapat diterapkan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Dialog Kebijakan dan Lokakarya Penulisan Policy Brief yang berlangsung di Mataram, Selasa (28/7/2026). Forum itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan proses pengambilan keputusan yang cepat sekaligus akurat. Menurutnya, policy brief menjadi instrumen penting karena mampu menyajikan inti persoalan beserta alternatif solusi secara ringkas.
“Pimpinan tidak selalu memiliki waktu membaca laporan yang sangat tebal. Karena itu, policy brief menjadi sangat penting untuk menjelaskan persoalan secara ringkas, mengapa persoalan itu penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” kata Abul Chair.
Ia menegaskan, persoalan seperti kemiskinan, stunting, hingga perubahan iklim memiliki akar masalah yang berbeda. Karena itu, penyusunan kebijakan harus diawali dengan root cause analysis agar solusi yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan, bukan sekadar merespons gejala.
Isu yang menjadi perhatian utama dalam lokakarya tersebut adalah ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global. Dampaknya mulai dirasakan di berbagai wilayah pesisir, termasuk NTB yang memiliki garis pantai panjang dan bergantung pada sektor kelautan serta pariwisata.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Noudy R.P. Tandean, mengatakan kebijakan berbasis bukti merupakan fondasi penting untuk memperkuat ketahanan daerah menghadapi risiko perubahan iklim.
“Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan policy brief yang strategis, komprehensif, dan aplikatif sebagai referensi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Noudy mengungkapkan, perubahan iklim yang dipicu emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan aktivitas manusia telah meningkatkan suhu bumi, mengubah pola cuaca, serta mempercepat kenaikan muka air laut. Kondisi tersebut berpotensi memicu abrasi, banjir rob, intrusi air laut, hilangnya lahan produktif, kerusakan permukiman, hingga meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan laju kenaikan muka air laut secara nasional berada pada kisaran 8–12 milimeter per tahun. Di NTB, kenaikan tercatat sekitar 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan mencapai 6,5 milimeter per tahun di Lombok Selatan.
Menurut Noudy, kawasan strategis seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan destinasi pesisir lainnya memerlukan perhatian khusus agar tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim.
Selain memperkuat kapasitas pemerintah daerah, BSKDN juga tengah mengembangkan Policy Hub, platform yang mengintegrasikan data, pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah. Platform tersebut diharapkan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis bukti.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan pihaknya terus meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah. Sebelumnya, Program SKALA bersama Pemprov NTB telah menghasilkan 15 policy brief yang telah direviu oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan para ahli kebijakan.
“Kelima belas policy brief tersebut telah dibukukan dan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” kata Anja.
Pada lokakarya tahun ini, peserta mendalami dua isu strategis, yakni kenaikan muka air laut (sea level rise) dan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA). Kedua tema tersebut dipilih untuk memperkuat kualitas kebijakan daerah di tengah ancaman perubahan iklim dan keterbatasan kapasitas fiskal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan, NTB berupaya memastikan setiap kebijakan yang lahir tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang mampu melindungi kawasan pesisir, meningkatkan ketahanan daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ancaman perubahan iklim.
