Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Kepala Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Islahudin, S.IP, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap fokus menjalankan program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah meski Kabupaten Lombok Barat tengah menghadapi situasi pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat.
Menurut Islahudin, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak mengambil langkah di luar ketentuan hukum. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pembangunan yang telah direncanakan tidak boleh terhenti karena masyarakat tetap membutuhkan keberlanjutan berbagai program.
“Pasca OTT Bapak Bupati, tentu ini menjadi perhatian bagi OPD agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ada proses-proses yang dilakukan di luar aturan,” kata Islahudin kepada wartawan.
Ia menilai aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan, menurutnya, dibutuhkan agar pelaksanaan program pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.
Meski demikian, Islahudin mengakui kondisi pemerintahan saat ini tidak mudah. Dengan sisa masa pemerintahan hingga 2027, ia memperkirakan sejumlah agenda strategis berpotensi menghadapi tantangan, terutama dalam proses koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Masih banyak program yang harus dijalankan. Tetapi semuanya membutuhkan koordinasi yang baik dengan DPRD agar program yang telah dicanangkan bisa berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Karena itu, Islahudin berharap Wakil Bupati yang kini menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati dapat membangun komunikasi yang lebih intensif bersama DPRD Kabupaten Lombok Barat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan yang telah disusun sebelumnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif akan menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang untuk masyarakat.
Menanggapi dampak psikologis dari kasus tersebut terhadap masyarakat, Islahudin mengaku prihatin. Ia menilai momentum ketika Lombok Barat mulai menunjukkan kemajuan pembangunan justru dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak diharapkan.
“Kami tentu prihatin. Saat Lombok Barat mulai menunjukkan perkembangan dalam pembangunan untuk mengejar ketertinggalan, justru muncul kejadian yang tidak pernah kita harapkan,” katanya.
Ia menilai berbagai hasil pembangunan yang telah terlihat dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti bahwa daerah tersebut sedang bergerak menuju perubahan. Karena itu, program-program yang telah berjalan diharapkan tetap dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Islahudin mencontohkan sejumlah penataan kawasan seperti revitalisasi bundaran, plaza, dan fasilitas publik lainnya yang menurutnya telah memberikan wajah baru bagi Lombok Barat. Ia berharap pembangunan serupa dapat diperluas ke wilayah lain, termasuk Kecamatan Gunungsari dan kawasan lain yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Jangan sampai pembangunan ini berhenti. Apa yang menjadi janji-janji kepada masyarakat harus tetap diteruskan. Ini menjadi tugas berat bagi Ibu Wakil Bupati agar pembangunan tetap berjalan dan harapan masyarakat tidak hilang,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberlanjutan pembangunan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di tengah situasi yang sedang dihadapi. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta seluruh program prioritas dapat direalisasikan melalui koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.
