753 Warga Miskin Ekstrem di Buwun Mas Dibina, Kepala Desa Sebut Program OJK Paling Efektif

753 Warga Miskin Ekstrem di Buwun Mas Dibina, Kepala Desa Sebut Program OJK Paling Efektif

Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Program Desa Berdaya Transformatif yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB, industri jasa keuangan, serta berbagai mitra pembangunan mulai menunjukkan dampak positif di tingkat desa. Di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, program tersebut dinilai mampu memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus membuka peluang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi.

Kepala Desa Buwun Mas, Rohidi, menilai pendekatan yang digunakan dalam Program Desa Berdaya Transformatif berbeda dibandingkan program pemberdayaan lainnya. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari bantuan ekonomi yang diberikan, tetapi juga dari proses edukasi kepada masyarakat agar mampu mengubah pola pikir dan mengelola usaha secara mandiri.

“Yang paling penting menurut saya adalah upaya edukasinya. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin ekstrem yang tidak hanya mengalami keterbatasan secara ekonomi, tetapi juga dari sisi pengetahuan. Program ini memberdayakan mereka agar mampu keluar dari status miskin ekstrem,” kata Rohidi.

Ia menyebut edukasi menjadi fondasi utama sebelum masyarakat menerima dukungan usaha. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, akses terhadap layanan keuangan formal, hingga pengembangan usaha produktif, masyarakat diharapkan mampu membangun kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut Rohidi, keberlanjutan menjadi aspek yang paling diharapkan dari Program Desa Berdaya Transformatif. Ia berharap pendampingan tidak berhenti setelah bantuan diberikan, tetapi terus berjalan sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Miliki Sasaran Terbesar di NTB

Desa Buwun Mas menjadi salah satu desa dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terbesar dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif di NTB.

Baca Juga :  OJK Resmikan PT Sinar Lombok Gadai, Ini Dampaknya bagi Masyarakat NTB

Rohidi mengungkapkan, berdasarkan hasil pendataan awal terdapat sekitar 953 calon penerima. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh pendamping desa, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 850 orang. Selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan penerima benar-benar masuk kategori produktif.

Hasil akhir menunjukkan sebanyak 753 keluarga penerima manfaat (KPM) diusulkan mengikuti program pemberdayaan tersebut.

“Awalnya sekitar 953 orang, kemudian diverifikasi menjadi sekitar 850. Setelah dicek lagi, ada yang sudah tidak produktif sehingga jumlah riil yang diusulkan menjadi sekitar 753 orang,” jelasnya.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Sekotong yang memiliki karakteristik ekonomi beragam.

Kolaborasi Jadi Kunci

Rohidi menilai salah satu keunggulan Program Desa Berdaya Transformatif adalah kuatnya kolaborasi antara pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, pendamping desa, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar masyarakat memperoleh pendampingan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, hingga pengembangan usaha.

“Yang hebat dari program ini adalah adanya kolaborasi semua instansi terkait untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan sesuai tujuan Program Desa Berdaya,” ujarnya.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai membuat pelaksanaan program menjadi lebih terarah karena setiap pihak memiliki peran sesuai kewenangannya.

Potensi Ekonomi Desa Sangat Beragam

Sebagai desa yang memiliki sumber daya alam cukup lengkap, Buwun Mas memiliki beragam mata pencaharian masyarakat.

Baca Juga :  Dialog Publik Karang Taruna Lobar: Pemuda dan Keamanan Pasca Pilkada

Rohidi menjelaskan sebagian warga bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, hingga sektor pertambangan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pemberdayaan ekonomi setiap keluarga berbeda.

Berbagai proposal usaha yang diajukan masyarakat pun cukup beragam. Beberapa di antaranya berupa pengembangan usaha ayam petelur, perikanan tangkap, kios sembako, perdagangan kecil, hingga peternakan sapi.

Namun, usulan peternakan sapi dinilai membutuhkan modal lebih besar dan masa pengembangan yang lebih panjang sehingga kurang sesuai dengan skema pembiayaan program saat ini.

“Yang cukup banyak diusulkan adalah ayam petelur, nelayan, kemudian UMKM seperti kios-kios kecil. Itu yang paling banyak,” katanya.

Menurutnya, jenis usaha tersebut dinilai lebih realistis karena membutuhkan modal yang lebih terjangkau dan memiliki perputaran usaha yang lebih cepat sehingga manfaat ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat.

Perubahan Pola Pikir Dinilai Lebih Penting

Lebih dari sekadar bantuan usaha, Rohidi menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi tujuan paling penting dalam Program Desa Berdaya Transformatif.

Ia mengaku telah mengikuti berbagai program pemerintah sejak menjadi bagian dari pemerintahan desa pada 2002. Dari pengalamannya tersebut, ia melihat pendekatan Program Desa Berdaya memiliki mekanisme yang lebih efektif dibandingkan sejumlah program sebelumnya.

“Saya melihat program ini paling efektif. Kami di pemerintah desa sangat antusias untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, terutama mengubah mindset mereka terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut Rohidi, masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan usaha dan keuangan akan lebih siap memanfaatkan bantuan yang diterima dibandingkan hanya memperoleh modal usaha tanpa pendampingan.

Baca Juga :  Gempa M 4,9 Guncang Sumbawa, Tidak Berpotensi Tsunami

Diharapkan Menjadi Model Nasional

Rohidi berharap konsep Program Desa Berdaya Transformatif dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat di masa mendatang.

Ia menilai sistem yang menggabungkan edukasi, pendampingan, kolaborasi lintas lembaga, serta pemberdayaan ekonomi produktif memiliki peluang lebih besar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Harapan tersebut tidak hanya ditujukan kepada OJK dan Pemerintah Provinsi NTB, tetapi juga bagi kementerian maupun lembaga lain yang memiliki program serupa.

“Kalau bisa program seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Menurut saya sistemnya sangat efektif karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan edukasi dan pendampingan,” katanya.

Dengan jumlah sasaran mencapai 753 keluarga penerima manfaat di Desa Buwun Mas, Program Desa Berdaya Transformatif diharapkan mampu menjadi salah satu model percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis desa melalui penguatan literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *