Mataram, Jurnalekbis.com — Gagalnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030 dinilai tidak cukup dibaca sebagai persoalan administratif. Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, justru mempertanyakan proses yang sejak awal mendorong gubernur masuk dalam bursa tersebut.
Analis politik yang akrab disapa Didu itu menilai, persyaratan pencalonan semestinya telah diketahui sebelum dukungan organisasi digerakkan. Salah satu ketentuan yang dipersoalkan adalah pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI.
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran,” kata Didu, Rabu (20/8/2026).
Menurutnya, tim pemenangan semestinya tidak hanya menghitung jumlah dukungan cabang olahraga. Legalitas dan kelayakan kandidat harus dipastikan terlebih dahulu.
“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.
Bukan Sekadar Salah Administrasi
Didu menilai kegagalan Iqbal menjadi calon perlu menjadi evaluasi bagi pihak yang sejak awal mendorong pencalonannya.
Jika gubernur memang serius diproyeksikan memimpin KONI NTB, verifikasi terhadap seluruh ketentuan organisasi seharusnya dilakukan sebelum proses dukungan berjalan. Dengan begitu, potensi gugurnya pencalonan dapat diketahui lebih awal.
Ia juga mengingatkan posisi Iqbal sebagai gubernur membuat persoalan tersebut memiliki dimensi politik yang lebih luas. Dukungan kepada kepala daerah dalam organisasi olahraga berpotensi memunculkan persepsi adanya kepentingan politik di balik kontestasi.
“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” katanya.
Didu Buka Kemungkinan Politik Lapis Kedua
Di luar persoalan persyaratan, Didu mengajak publik melihat siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan setelah sejumlah kandidat tidak melanjutkan pencalonan.
Ia menyebut kemungkinan adanya “politik lapis kedua”. Namun, Didu menegaskan hal itu masih sebatas analisis dan bukan tuduhan adanya rekayasa.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” ujarnya.
Menurut Didu, pencalonan Iqbal bisa saja sejak awal merupakan dorongan politik yang tulus. Tetapi, ia tidak menutup kemungkinan terdapat kandidat alternatif yang telah disiapkan apabila gubernur tidak dapat melanjutkan proses.
“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” katanya.
Didu menggunakan istilah “Kuda Troya” untuk menggambarkan kemungkinan tersebut. Ia kembali menegaskan, metafora itu digunakan untuk membaca dinamika politik, bukan menyatakan bahwa skenario tersebut benar-benar terjadi.
Nama Mohan Muncul Setelah Iqbal dan Mori Gugur
Dinamika bursa Ketua KONI NTB semakin menarik setelah Gubernur Iqbal dan Mori Hanafi sama-sama tidak menjadi kandidat.
Sebelumnya, Mori Hanafi tercatat sebagai salah satu figur yang mendaftar bersama Iqbal. Dalam prosesnya, muncul pula dorongan agar Mori mundur dari pencalonan.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Iqbal diketahui merupakan Ketua KONI Kota Mataram sekaligus berada dalam struktur Partai Golkar NTB.
Setelah dua nama tersebut tidak menjadi kandidat, nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana kemudian ikut diperbincangkan dalam bursa Ketua KONI NTB.
Mohan merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB. Di bidang olahraga, ia juga menjabat Ketua Wushu NTB.
Rangkaian tersebut membuat Didu meminta publik mencermati proses secara terbuka tanpa buru-buru menarik kesimpulan.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” katanya.
Transparansi Jadi Kunci
Didu menilai mekanisme pemilihan Ketua KONI NTB harus berlangsung transparan dan tetap berorientasi pada kepentingan pembinaan olahraga.
Ia meminta publik tidak menuduh tanpa bukti. Namun, menurutnya, pertanyaan kritis juga tidak semestinya ditutup ketika terdapat rangkaian fakta yang layak diperiksa.
“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya hubungan timbal balik politik setelah kontestasi berakhir. Dukungan terhadap gubernur dalam perebutan posisi organisasi olahraga, kata Didu, jangan sampai berubah menjadi tuntutan balas jasa.
“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.
Pada akhirnya, Didu menilai Ketua KONI NTB harus lahir dari kapasitas, pengalaman, serta dukungan organisasi olahraga. Kontestasi tidak semestinya ditentukan oleh kedekatan kandidat dengan pusat kekuasaan.
Dengan gugurnya Iqbal dari bursa, perhatian kini bergeser pada kandidat yang masih memenuhi persyaratan dan memiliki dukungan organisasi. Di titik inilah transparansi proses menjadi penting agar pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026–2030 tetap dipercaya publik dan tidak terseret menjadi sekadar pertarungan kepentingan politik.
