Mataram, Jurnalekbis.com — Serikat Pekerja PT PLN (SP PLN) memperkuat kemampuan pengurusnya dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan melalui Diklat Forum Advokasi Nasional Batch 3 di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 2–4 September 2026, itu menjadi bagian dari upaya menyeragamkan kemampuan pengurus advokasi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada pekerja.
NTB dipercaya menjadi tuan rumah batch ketiga. Peserta berasal dari jajaran pengurus DPD SP PLN UID Bali, UIW NTB, UIW NTT, serta UIP Nusra.
Pelatihan mengangkat tema “Kenali Hakmu, Lindungi Kariermu”, dengan subtema “Membangun Kemampuan Preventive dan Advokasi, Komunikasi, Negosiasi, serta Penyelesaian Konflik.”
Materi tersebut diarahkan agar pengurus tidak hanya mampu merespons persoalan ketika konflik sudah terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan pencegahan sejak awal.
Ketua DPD SP PLN UIW NTB, Rusdin, mengatakan penyelenggaraan forum tersebut penting untuk memperkuat kemampuan pengurus advokasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
“Kehadiran forum pelatihan ini sangat krusial dalam mempertajam barisan pengurus advokasi di tingkat DPD se-Bali dan Nusa Tenggara,” ujar Rusdin.
Menurutnya, kemampuan memahami persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu modal penting bagi pengurus dalam mendampingi anggota.
Pengurus diharapkan mampu memahami hak pekerja, membaca potensi persoalan, membangun komunikasi dengan pihak terkait, hingga mencari penyelesaian yang tidak memperbesar konflik.
Rusdin menambahkan, pembekalan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan pola pendampingan yang lebih terukur.
“Kami berharap seluruh peserta dapat menyerap ilmu mitigasi preventif, komunikasi, hingga negosiasi secara optimal demi membentengi hak-hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang kondusif di lingkungan PLN,” katanya.
Fokus pada Pencegahan Konflik
Diklat Forum Advokasi Nasional tidak hanya membahas aspek advokasi setelah muncul persoalan. Salah satu fokusnya adalah kemampuan preventif untuk mengantisipasi potensi sengketa hubungan industrial.
Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai komunikasi, negosiasi, advokasi, serta penyelesaian konflik.
Kemampuan tersebut dinilai penting karena persoalan di lingkungan kerja dapat berkembang menjadi sengketa apabila tidak ditangani melalui komunikasi dan mekanisme penyelesaian yang tepat.
Dari pelatihan ini, jajaran advokasi DPD di kawasan Bali dan Nusa Tenggara diharapkan memiliki kemampuan yang relatif seragam ketika menghadapi persoalan anggota.
Dengan begitu, pendampingan terhadap pekerja tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi dapat diarahkan pada pencarian solusi berdasarkan aturan dan mekanisme hubungan industrial.
Pelatihan tersebut dipandu sejumlah narasumber dari DPP SP PLN dan Tim Advokasi Nasional.
Mereka antara lain Amir Machmud, S.H., M.H. dan Miftahus Saidin, S.H., M.Kn. dari Departemen Advokasi; Dudung Irawan, S.E., M.M. selaku Anggota Luar Biasa; Fadlan Hidayat Damanik dari Departemen Advokasi; Farieds dari Departemen Diklat; serta Zulfikar E. T. dari Tim Advokasi Nasional SP PLN.
Kepala Biro Advokasi dan utusan organisasi menjadi bagian dari peserta yang mendapat pembekalan dalam kegiatan tersebut.
Digelar Lima Batch
Forum Advokasi Nasional SP PLN tidak berhenti di NTB. Program pendidikan dan pelatihan tersebut digelar secara bertahap dalam lima batch di sejumlah wilayah Indonesia.
Batch pertama berlangsung di UID Yogyakarta, kemudian Batch 2 di UID Sumatera Utara.
NTB menjadi lokasi Batch 3. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan berlanjut ke UID Sulselrabar untuk Batch 4 dan ditutup melalui Batch 5 di UID Kalselteng.
Ketua Panitia Forum Advokasi Nasional, Farieds, menilai pelaksanaan Batch 3 di NTB berjalan lancar.
“Pelaksanaan Batch 3 di NTB ini berjalan dengan sangat lancar dan penuh dengan dinamika yang positif,” kata Farieds.
Ia berharap materi yang diberikan selama pelatihan tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang kelas.
Pembekalan, menurut dia, harus dapat diterapkan ketika pengurus melakukan pendampingan terhadap anggota di lapangan.
“Kesuksesan penyelenggaraan di NTB ini juga menjadi pemicu semangat kami untuk terus menyukseskan rangkaian batch berikutnya,” ujarnya.
Bagi SP PLN, penguatan kapasitas advokasi menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan pekerja sekaligus membangun hubungan industrial yang harmonis.
Melalui pelatihan tersebut, pengurus diharapkan lebih siap menghadapi dinamika ketenagakerjaan, mulai dari pencegahan masalah hingga penyelesaian konflik secara konstruktif.
Pada akhirnya, kemampuan advokasi bukan sekadar soal menghadapi sengketa. Lebih jauh, keterampilan tersebut menjadi instrumen bagi organisasi pekerja untuk memastikan hak anggota tetap terlindungi dan komunikasi di lingkungan kerja berjalan secara sehat.
