Lombok Utara, Jurnalekbis.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan suplai air bersih di Gili Trawangan dan kawasan sekitarnya kembali mengalir dalam satu hingga dua hari. Pemerintah menempuh langkah darurat sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang membuat jaringan air berhenti beroperasi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi sementara. Menurutnya, pemulihan suplai air tidak bisa menunggu proses penyelesaian persoalan hukum selesai seluruhnya karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas pariwisata.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” kata Iqbal saat mengunjungi Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).
Pemerintah, lanjut Iqbal, meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Skema tersebut menjadi pilihan jangka pendek sambil pemerintah menyelesaikan aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan air di kawasan Gili.
Iqbal menyebut Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan komitmen untuk membantu mencari jalan keluar. Pemprov NTB akan menindaklanjuti pembicaraan tersebut melalui komunikasi resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” ujarnya.
Persoalan tersebut muncul ketika suplai air bersih ke kawasan Gili mengalami gangguan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kebutuhan warga, tetapi juga aktivitas usaha yang bergantung pada pelayanan air, termasuk sektor akomodasi, restoran, dan kegiatan wisata.
Pemerintah menghadapi persoalan yang cukup kompleks karena jaringan air berkaitan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda.
Karena itu, pemerintah memilih mengupayakan pemanfaatan kembali jaringan yang sudah ada sebagai solusi transisi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi kebutuhan mendesak sebelum pemerintah merumuskan mekanisme pengelolaan yang lebih permanen.
“Kalau jaringan yang sudah ada bisa kita alirkan kembali, itu menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk jangka pendek,” kata Iqbal.
Sambil menunggu kepastian pengoperasian jaringan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyalurkan air menggunakan mobil tangki. Dropping air tersebut menjadi langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan terdampak.
Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang mengalami dampak akibat gangguan tersebut.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Gubernur menegaskan penyelesaian persoalan air di kawasan Gili tidak cukup hanya dengan memulihkan aliran dalam waktu dekat. Pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan dengan kepastian hukum sekaligus memperhatikan perlindungan lingkungan.
Menurut dia, pemerintah harus mempertemukan dua kebutuhan yang sama-sama mendesak. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses air sebagai kebutuhan dasar. Di sisi lain, kawasan Gili membutuhkan kepastian layanan agar kegiatan pariwisata tetap berjalan.
Pemprov NTB kini melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, serta pemangku kepentingan lain. Pemerintah berharap langkah tersebut menghasilkan keputusan yang memungkinkan suplai air kembali berjalan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Target satu hingga dua hari menjadi tahap awal untuk mengatasi persoalan di lapangan. Setelah kebutuhan mendesak tertangani, pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai solusi jangka panjang.
Bagi kawasan wisata seperti Gili Trawangan, ketersediaan air bersih memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga dan kegiatan ekonomi. Karena itu, pemulihan suplai menjadi kebutuhan mendesak, sementara penyelesaian permanen harus tetap bertumpu pada kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
