Jurnalekbis.com— Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Kehadiran Umi Dinda, sapaan Indah Dhamayanti Putri, menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPD RI dalam mengawal kepentingan pembangunan daerah di tingkat nasional.
Sidang tersebut berlangsung dalam rangkaian HUT ke-22 DPD RI. Agenda utama mencakup laporan kinerja tahunan DPD RI serta pengambilan keputusan atas hasil kerja sejumlah alat kelengkapan dewan.
Salah satu agenda penting yakni penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI.
Bagi NTB, forum DPD RI memiliki arti strategis karena lembaga tersebut membawa representasi daerah dalam pembahasan berbagai agenda nasional.
“Bagi kami di daerah, kehadiran dalam forum seperti ini penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus kembali menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Umi Dinda.
Ia menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan anggota DPD RI perlu terus diperkuat. Menurutnya, hubungan tersebut tidak cukup hanya melalui penyampaian aspirasi, tetapi juga membutuhkan koordinasi agar kebutuhan daerah dapat masuk dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Kita ingin berbagai kebutuhan pembangunan NTB dapat terus tersampaikan, dikomunikasikan, dan menjadi bagian dari perhatian dalam perumusan kebijakan nasional,” katanya.
Umi Dinda juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Menurut dia, kualitas pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa besar manfaat pembangunan yang masyarakat rasakan.
“Daerah membutuhkan kebijakan nasional yang mampu memperkuat pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan dasar, membuka ruang pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kepastian bagi daerah untuk bergerak lebih cepat sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” ujarnya.
Agenda pemilihan calon anggota BPK turut mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pengawasan keuangan negara. Sebelumnya, Komite IV DPD RI telah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota BPK.
Bagi pemerintah daerah, pengawasan tersebut berkaitan dengan tata kelola anggaran pembangunan, termasuk pengelolaan transfer pemerintah pusat kepada daerah. Akuntabilitas menjadi faktor penting agar penggunaan anggaran benar-benar mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Sidang paripurna itu sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-22 DPD RI dengan tema “Dari Daerah untuk Indonesia”. Para anggota DPD RI hadir mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing.
Pemandangan tersebut mencerminkan keberagaman wilayah yang menjadi basis representasi DPD RI. Setiap daerah memiliki persoalan, potensi, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda.
Dalam konteks NTB, komunikasi dengan DPD RI menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan kebutuhan daerah di tingkat pusat, mulai dari pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, infrastruktur hingga pengembangan ekonomi.
Kehadiran Umi Dinda di Jakarta sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan NTB dengan DPD RI. Pemerintah daerah berharap komunikasi tersebut dapat terus berkembang menjadi koordinasi konkret dalam mendorong kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
