Jurnalekbis.com – Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalir ke Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai sekitar Rp7 triliun hingga 30 September. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penerima alokasi terbesar, dengan realisasi Rp4,6 triliun untuk mendukung operasional 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Adi Widyandana, menyampaikan data tersebut saat memaparkan perkembangan pelaksanaan anggaran pemerintah di NTB.
“Realisasinya setidaknya ini hingga 30 September kita pantau sudah setidaknya Rp7 triliun uang APBN Jakarta yang sudah mengalir di NTB,” kata Adi.
Menurutnya, belanja negara tersebut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pemenuhan gizi, pembiayaan perumahan, pengembangan koperasi desa, pendidikan, hingga ketahanan energi dan pangan.
Program MBG menyerap anggaran sekitar Rp4,6 triliun dengan dukungan 856 SPPG. Adi menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar 1,86 juta penerima manfaat di NTB.
Besarnya realisasi anggaran ini menunjukkan skala pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah. Namun, besarnya belanja perlu diikuti pengawasan terhadap kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan transparansi penggunaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain MBG, pemerintah mengalokasikan Rp299 miliar untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program yang berkaitan dengan target pembangunan tiga juta rumah tersebut melibatkan tujuh bank penyalur dan 138 kontraktor atau pengembang. Adi menyebut sebanyak 2.241 unit rumah telah terbangun di 181 titik lokasi di NTB.
Program ini menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses terhadap hunian layak. Pelaksanaan berikutnya perlu memastikan masyarakat memenuhi persyaratan program dan memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pembiayaan.
Di sektor ekonomi desa, Adi menyebut NTB memiliki 1.172 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah memiliki nomor badan hukum.
Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah terbanyak, yakni 255 unit. Sementara itu, koperasi yang mulai menjalankan kegiatan usaha telah membukukan 232.681 transaksi dengan nilai mencapai Rp2,89 miliar.
Data tersebut menggambarkan aktivitas awal koperasi dalam menjalankan usaha. Ke depan, keberlanjutan bisnis, transparansi pengelolaan, dan kemampuan koperasi menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggota akan menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan program.
Pada sektor pendidikan, lima Sekolah Rakyat telah beroperasi dari target delapan sekolah di NTB. Lokasinya tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Adi menyebut program tersebut telah menyerap anggaran APBN sebesar Rp252,15 miliar. Program Sekolah Rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Di bidang ketahanan energi, dukungan APBN juga mencakup subsidi listrik. Adi menyebut rasio elektrifikasi NTB telah mencapai 99,66 persen, sedangkan nilai subsidi listrik yang tercatat dalam paparannya mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Adapun pada sektor ketahanan pangan, pemerintah terus mengarahkan dukungan anggaran untuk memperkuat produksi dan mencapai kedaulatan pangan. Meski demikian, paparan yang tersedia belum merinci nilai realisasi khusus untuk program pangan tersebut.
Secara keseluruhan, aliran APBN ke NTB hingga akhir September mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya bukan hanya menjaga penyerapan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat nyata, mulai dari peningkatan gizi dan akses rumah layak hingga penguatan ekonomi desa, pendidikan, serta pemerataan energi.
