Mataram– Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta proses seleksi tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB dibuka secara transparan. Organisasi jurnalis televisi itu menilai polemik mekanisme penetapan calon komisioner harus dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan keraguan terhadap independensi lembaga pengawas penyiaran tersebut.
Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, secara khusus meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, proses seleksi KPID bukan sekadar urusan internal legislatif dan eksekutif, melainkan menyangkut kepentingan publik serta masa depan demokrasi penyiaran di NTB.
Pernyataan Herman muncul setelah Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, menyoroti mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID. Ia meminta persoalan tersebut mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan,” tegas Herman, Kamis (12/11/2026).
Herman yang juga merupakan jurnalis tvOne menegaskan, gubernur memiliki tanggung jawab publik untuk ikut menjaga iklim demokrasi, kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran.
“Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Meski demikian, Herman menegaskan pernyataannya bukan tuduhan bahwa gubernur maupun pihak tertentu terlibat dalam penetapan calon komisioner. Namun, setiap dugaan pengaruh politik atau intervensi kekuasaan harus dijawab melalui keterbukaan proses seleksi.
Ia juga mengingatkan agar KPID tidak kehilangan kepercayaan masyarakat bahkan sebelum para komisioner mulai bekerja.
“Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan,” katanya.
Selain transparansi, IJTI NTB turut menyoroti komposisi sumber daya manusia yang lolos dalam seleksi. Herman mengkhawatirkan minimnya keterwakilan unsur penyiaran dapat memengaruhi pemahaman komisioner terhadap persoalan teknis dan dinamika industri penyiaran.
Menurutnya, seluruh 21 calon anggota KPID harus memperoleh kesempatan yang sama melalui penilaian objektif, terukur, dan profesional. Penentuan tujuh nama tidak boleh mengabaikan kapasitas, integritas, kompetensi, serta pemahaman terhadap dunia penyiaran.
Herman menegaskan, jabatan komisioner KPID bukan posisi politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB,” tutupnya.
IJTI berharap pihak-pihak yang terlibat dalam proses seleksi segera memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penilaian dan dasar penetapan tujuh calon tersebut. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan KPID NTB bekerja secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.
