Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akhirnya angkat bicara terkait polemik penetapan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026–2029. Pemprov membantah informasi yang menyebut rapat pleno penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan hanya dihadiri tiga orang.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Dr. H. Ahsanul Khalik, menyebut dokumen resmi DPRD NTB mencatat tujuh tanda tangan dalam berita acara rapat pleno.
Dokumen tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1058/Komisi I/DPRD/NTB/2026 tertanggal 10 November 2026. Tujuh tanda tangan itu terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta empat anggota Komisi I DPRD NTB.
“Dengan demikian, informasi mengenai kehadiran dalam forum tersebut perlu dilihat secara utuh dengan merujuk pada dokumen resmi yang ada, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang menyebutkan bahwa hanya tiga orang yang hadir,” kata Ahsanul Khalik dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Pemprov Sebut Kuorum Jadi Urusan DPRD
Terkait persoalan kuorum dan keabsahan keputusan, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan internal DPRD. Mekanisme pengambilan keputusan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
Ahsanul menegaskan, pemerintah provinsi menghormati mekanisme kelembagaan DPRD dan tidak akan mencampuri proses pengambilan keputusan tersebut.
Calon KPID Disorot karena Riwayat Politik
Selain persoalan kuorum, polemik seleksi KPID NTB juga menyentuh dugaan adanya calon terpilih yang masih aktif di partai politik atau pernah menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Menanggapi hal itu, Ahsanul menjelaskan bahwa DPRD telah membuka ruang uji publik sejak proses seleksi berlangsung. Seluruh peserta juga menandatangani surat pernyataan bermeterai Rp 10.000 yang menyatakan tidak menjadi anggota partai politik.
Ia merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur persyaratan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), termasuk bukan anggota legislatif dan bersifat nonpartisan.
Menurut Ahsanul, pernah menjadi caleg tidak otomatis menggugurkan seseorang dari pencalonan anggota KPID. Ia menilai perlu ada pembedaan antara mantan caleg, anggota legislatif yang sedang menjabat, serta orang yang masih menjadi anggota atau pengurus partai politik.
“Ada perbedaan antara pernah menjadi calon legislatif, sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan masih menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ketiganya merupakan status yang berbeda secara hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, syarat nonpartisan berkaitan dengan keterikatan aktif seseorang terhadap partai politik. Jika keanggotaan atau kepengurusan partai telah berakhir, riwayat pencalonan pada pemilu sebelumnya tidak serta-merta menggugurkan persyaratan.
Meski demikian, kebenaran surat pernyataan bebas keanggotaan partai tetap menjadi tanggung jawab masing-masing calon. Pemprov menyebut informasi tersebut dapat diverifikasi apabila terdapat bukti yang relevan.
Hasil Seleksi Segera Diproses Gubernur
Setelah DPRD menyampaikan hasil pemilihan, Pemprov NTB akan melanjutkan proses administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah berharap komisioner KPID NTB periode 2026–2029 benar-benar diisi figur yang memiliki integritas, profesionalitas, serta mampu menjaga independensi lembaga penyiaran.
Polemik ini pun menyisakan pertanyaan penting: apakah dokumen tujuh tanda tangan sudah cukup menjawab persoalan kuorum, dan bagaimana memastikan seluruh calon komisioner benar-benar memenuhi syarat independensi?
Publik kini menunggu kejelasan proses tersebut agar penetapan komisioner KPID NTB tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memperoleh kepercayaan masyarakat.
