JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus berupaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat pembahasan tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan salah seorang bakal calon kepala desa terkait pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon kepala desa di Desa Kediri, Kecamatan Kediri.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat Mahnan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kapolsek Kediri, Camat Kediri, Unsur Akademisi, serta unsur Panitia Pilkades Kabupaten Lombok Barat.
Pembahasan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah daerah terhadap aspirasi dan keberatan yang disampaikan bakal calon kepala desa, sekaligus memastikan setiap persoalan dalam tahapan Pilkades dapat diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, Mahnan, menjelaskan bahwa keberatan yang dibahas berkaitan dengan persoalan kedudukan salah seorang bakal calon di desa yang bersangkutan, yang menurut pihak pengaju belum terakomodasi dalam proses seleksi tambahan oleh panitia.
Mahnan mengatakan, sebelum dibahas di tingkat kabupaten, pihaknya telah meminta tanggapan dari panitia tingkat kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sesuai mekanisme penyelesaian permasalahan Pilkades yang dilaksanakan secara berjenjang.
“Apabila terdapat keberatan dari bakal calon kepala desa terkait proses pelaksanaan Pilkades di desanya, maka panitia tingkat kecamatan terlebih dahulu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Selanjutnya, apabila diperlukan, persoalan dapat dibahas di tingkat kabupaten,” jelas Mahnan.
Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut hasil rapat, tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dan data yang menjadi dasar pengajuan keberatan. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian serta keberlanjutan tahapan Pilkades di Desa Kediri.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan secara cermat dan tepat waktu agar tidak berdampak terhadap tahapan Pilkades berikutnya. Terlebih, Desa Kediri masih menunggu penyelesaian permasalahan sebelum dapat melanjutkan tahapan pengundian nomor urut calon.
“Kami berharap persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian sehingga tahapan Pilkades di Desa Kediri dapat kembali berjalan dan tidak mengganggu tahapan berikutnya, khususnya pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahnan menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak Tahun 2026 di 77 desa di Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan baik. Sejumlah persoalan yang sebelumnya muncul, termasuk di Kecamatan Gunungsari, telah mendapatkan penyelesaian sehingga tahapan dapat kembali dilanjutkan.
Selain memastikan penyelesaian berbagai persoalan, Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat juga tengah mempersiapkan tahapan penyelenggaraan berikutnya, yakni pembentukan dan penguatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah batas akhir pembentukan KPPS pada 14 November 2026, kegiatan bimbingan teknis direncanakan berlangsung pada 17 hingga 19 November 2026.
Untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah membentuk tim pendamping dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Tim tersebut bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkades di 77 desa.
Mahnan juga menyampaikan bahwa pada hari pemungutan suara, Rabu, 9 Desember 2026, seluruh OPD akan dilibatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades. Kebijakan pemerintah daerah melalui penetapan hari tersebut sebagai hari libur atau pemberian dispensasi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh penyelenggara Pilkades, baik di tingkat desa maupun kabupaten, harus menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan independen dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap partisipasi masyarakat pada Pilkades Serentak tahun ini dapat mencapai lebih dari 80 persen. Yang paling penting, seluruh proses berjalan lancar, aman, dan damai, serta berpegang pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil),” tutupnya.
Melalui koordinasi, pendampingan, dan pengawasan secara berjenjang, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 di 77 desa berjalan tertib, demokratis, dan sesuai regulasi, sehingga dapat menghasilkan pemimpin desa yang memperoleh kepercayaan masyarakat.
