Seleksi KPID NTB Disorot, Aldi Singgung Dugaan Intervensi Politik

Seleksi KPID NTB Disorot, Aldi Singgung Dugaan Intervensi Politik
Seleksi KPID NTB Disorot, Aldi Singgung Dugaan Intervensi Politik

MATARAM – Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai sorotan. Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) NTB, Lalu Saparudin Aldi, mempertanyakan transparansi seleksi hingga munculnya dugaan keterkaitan sejumlah peserta yang lolos dengan kepentingan politik.

Aldi menilai proses penjaringan anggota lembaga independen seperti KPID harus berlangsung terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah.

Menurut Aldi, sejak awal tahapan seleksi telah muncul sejumlah pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, termasuk proses penilaian dan penetapan peserta yang dinyatakan lolos.

Ia mengaku menerima informasi dari sumber internal mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peserta dengan tim sukses gubernur. Informasi tersebut juga menyinggung hasil Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai perlu mendapat perhatian.

“Saya beritahu sama orang timsukses gubernur dan yang akan dilulus nama ini termasuk juga akan dapat jatah juga pimpinan DPRD sehingga semua nilai mereka nyaris sempurna saat CAT,” kata Aldi, Senin (16/11/2026).

Pernyataan tersebut merupakan informasi yang diklaim Aldi berasal dari sumber internal. Namun, dugaan mengenai keterlibatan tim sukses gubernur maupun pembagian jatah calon melalui unsur pimpinan DPRD NTB masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Selain persoalan nilai CAT, Dewan Pengawal LPP Selaparang TV itu juga menyoroti dugaan adanya kepentingan politik dalam proses penentuan calon anggota KPID NTB.

Ia mengingatkan bahwa independensi merupakan prinsip penting bagi lembaga pengawas penyiaran. Karena itu, proses seleksi harus menjauhkan diri dari intervensi maupun kepentingan kelompok tertentu.

Aldi juga mempertanyakan komposisi peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Ia menilai tidak adanya keterwakilan praktisi penyiaran menjadi persoalan tersendiri dalam proses penjaringan tersebut.

Menurutnya, praktisi penyiaran memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi dinamika industri media, memahami persoalan operasional lembaga penyiaran, standar program siaran, hingga tantangan pengawasan konten di lapangan.

Pengalaman tersebut dinilai penting agar anggota KPID tidak hanya menguasai regulasi secara teoritis, tetapi juga memahami kondisi nyata industri penyiaran.

“KPID membutuhkan anggota yang tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mengerti praktik penyiaran. Mengabaikan unsur praktisi sama saja dengan mengesampingkan pengalaman dan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas lembaga tersebut,” pungkasnya.

Sorotan terhadap seleksi KPID NTB ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan dalam proses rekrutmen lembaga independen. Publik membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme penilaian, hasil CAT, serta dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos.

Klarifikasi dari tim seleksi dan pihak terkait diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, dan independensi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *