FITRA Soroti Desa Berdaya NTB, Pemprov Buka Suara

FITRA Soroti Desa Berdaya NTB, Pemprov Buka Suara
FITRA Soroti Desa Berdaya NTB, Pemprov Buka Suara

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap tata kelola Program Desa Berdaya Transformatif. Pemprov menilai temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program, memperkuat transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik masyarakat sipil. Menurutnya, asesmen FITRA harus menjadi momentum untuk membenahi aspek pelaksanaan yang masih membutuhkan penguatan.

“Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil,” kata pria yang akrab disapa Aka tersebut.

Meski demikian, Aka meminta hasil asesmen ditempatkan secara proporsional. Ia menjelaskan, FITRA menggunakan metode rapid assessment melalui telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif.

Karena itu, menurutnya, identifikasi risiko merupakan peringatan dini untuk melakukan perbaikan, bukan bukti bahwa keseluruhan program gagal atau telah terjadi penyimpangan.

5.162 Keluarga Jadi Penerima Manfaat

Aka memaparkan, Program Desa Berdaya Transformatif pada tahap awal 2026 menjangkau 40 desa dan kelurahan. Dari total 7.250 rumah tangga miskin ekstrem, pemerintah menetapkan 5.162 keluarga sebagai penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan validasi.

Setiap keluarga berpeluang memperoleh bantuan aset produktif maksimal Rp7 juta. Besarannya menyesuaikan kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing penerima.

Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal. Pemerintah juga merancang pendampingan selama 24 bulan serta intervensi kebutuhan dasar sesuai kondisi keluarga.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian,” ujarnya.

Pemprov Tegaskan Dasar Hukum Program

Selain persoalan tata kelola, Pemprov NTB juga menanggapi kritik praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya.

Aka menyebut program tersebut memiliki landasan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Desa Berdaya mengacu pada sedikitnya 14 instrumen kebijakan dan operasional. Instrumen tersebut mencakup peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, pedoman umum hingga petunjuk teknis operasional.

Menurut Aka, setiap instrumen memiliki fungsi berbeda. Peraturan gubernur memuat norma pengaturan, sedangkan keputusan gubernur menjadi instrumen penetapan administratif. Adapun pedoman dan petunjuk teknis mengatur mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Terkait dugaan kesalahan sistemik, ia mengakui perbedaan penomoran, waktu penerbitan, dan ketentuan antardokumen perlu ditelusuri serta diselaraskan.

“Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya,” tegasnya.

Koordinasi OPD Jadi Perhatian

Pemprov juga menekankan pentingnya koordinasi Dinas Sosial P3A dengan DPMPD Dukcapil. Kedua organisasi perangkat daerah tersebut memiliki tugas berbeda, tetapi saling mendukung dalam pelaksanaan program.

Dinas Sosial P3A menangani aspek perlindungan dan masalah sosial keluarga penerima manfaat. Sementara DPMPD Dukcapil memperkuat pemberdayaan masyarakat, kelembagaan desa, dan pengembangan ekonomi lokal.

Pemprov NTB menegaskan evaluasi terhadap Desa Berdaya akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas program. Pemerintah menyatakan ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah bantuan yang tersalurkan, melainkan kemampuan keluarga penerima manfaat meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *