Lombok Barat – Sebanyak 25 negara berkumpul di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk membahas ancaman kejahatan terhadap satwa liar dan memperkuat kerja sama konservasi global. Forum bertajuk Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference Indonesia 2026 ini berlangsung pada 16–20 November 2026 di Hotel Sheraton Senggigi.
Konferensi tersebut menghadirkan lebih dari 100 peserta dan mitra internasional. Mereka membahas strategi perlindungan satwa liar, pelestarian habitat, hingga penguatan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa lintas negara.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka kegiatan pada Senin (16/11), mengatakan NTB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting bagi keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, NTB memiliki tiga taman nasional, yakni Gunung Rinjani, Tambora, dan Moyo Satonda. Wilayah ini juga menjadi habitat berbagai satwa, mulai dari rusa timor, kijang, musang Rinjani, celepuk Rinjani, hingga burung madu Lombok.
Selain itu, Teluk Saleh di Pulau Sumbawa dikenal sebagai salah satu habitat hiu paus.
“NTB bukan sekadar gugusan pulau yang menawan, melainkan juga benteng perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya,” ujar Dinda.
Dia menilai tantangan konservasi semakin kompleks. Perburuan, perdagangan ilegal, penyusutan habitat, serta konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang membutuhkan penanganan bersama.
Dinda menegaskan, perlindungan satwa tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan aparat pemerintah. Masyarakat lokal, sektor swasta, serta lembaga internasional harus ikut terlibat.
“Pelestarian satwa liar hanya dapat berhasil apabila masyarakat di sekitarnya merasa memiliki, ikut melindungi dan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari terjaganya ekosistem tersebut,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dwi Januanto Nugroho, menyoroti perkembangan perdagangan ilegal satwa liar yang kini melibatkan jaringan kriminal terorganisasi lintas negara.
Dia menyebut kejahatan tersebut tidak lagi sebatas aktivitas pemburu dan pedagang lokal. Praktiknya juga berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
“Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kerja sama internasional,” jelasnya.
Dwi mengatakan, Global Wildlife Program menjadi wadah kemitraan internasional untuk memperkuat kebijakan, kapasitas teknis, dan solusi perlindungan satwa liar.
Indonesia telah mengikuti program tersebut melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF), yakni GEF-6, GEF-7, dan GEF-8.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menekankan pentingnya pendekatan konservasi yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan bersama perlindungan habitat, penguatan ekonomi lokal, kesetaraan gender, dan keterlibatan sektor swasta.
“Penegakan hukum tetap menjadi elemen yang sangat penting. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup,” ujarnya.
Sara juga mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di bidang konservasi.
Penyelenggaraan GWP Annual Conference 2026 di Lombok diharapkan menghasilkan kolaborasi konkret antarnegara. Bagi NTB, forum ini sekaligus menjadi kesempatan memperkuat posisi daerah sebagai kawasan strategis pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan.












