Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat, Ahad Legiarto, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan dengan medan berat dan keterbatasan anggaran.
“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan program TMMD di Kabupaten Lombok Barat. Ini sangat bermanfaat karena dari sisi anggaran sangat membantu,” ujar Ahad Legiarto dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).
Ia menjelaskan, program TMMD di wilayah Lombok Barat berjalan dengan sistem pembiayaan gotong royong antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan TNI. Dari data Dinas PUPR, total dukungan anggaran mencapai sekitar Rp1,7 miliar, terdiri atas Rp1,2 miliar dari APBD Lombok Barat dan hampir Rp500 juta dari TNI.
“Jika ini dilakukan sendiri oleh Pemda, mungkin anggarannya tidak cukup. Karena memang medannya ekstrem dan cuacanya juga tidak mendukung,” ungkap Ahad.
Menurutnya, kondisi geografis wilayah sasaran TMMD di Lombok Barat memang menantang. Selain jalur terjal dan berlumpur, cuaca yang tidak menentu kerap menjadi kendala utama dalam proses pengerjaan jalan dan fasilitas umum. Namun, berkat kolaborasi dengan TNI, pekerjaan tetap berjalan lancar dan selesai sesuai target.
“Makanya saya bilang, hanya TNI yang bisa melaksanakan pekerjaan seperti ini. Medannya sangat ekstrem, tapi TNI mampu menuntaskan dengan baik,” katanya menegaskan.
Ahad juga menyampaikan bahwa ke depan, Pemkab Lombok Barat berencana menindaklanjuti hasil program TMMD dengan peningkatan status jalan yang dibangun. Saat ini, sebagian besar ruas jalan hasil TMMD masih berstatus jalan desa, sehingga tidak dapat dibiayai langsung oleh APBD kabupaten.
“Ke depan insya Allah, Pemda akan menindaklanjuti dengan memasukkan status jalan ini supaya menjadi jalan kabupaten. Kalau sudah naik status, program lanjutan bisa masuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, perubahan status jalan menjadi jalan kabupaten penting agar pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur. Dengan demikian, ruas-ruas yang dibuka melalui program TMMD tidak hanya bisa digunakan sementara, tetapi juga mendapatkan perhatian berkelanjutan dari Pemkab.
“Kalau masih statusnya jalan desa, Pemda tidak bisa menganggarkan perbaikan atau peningkatannya. Jadi ini akan kita urus segera,” ujarnya.
Selain itu, Ahad juga meminta dukungan dari kepala desa dan masyarakat setempat agar ikut menjaga hasil pembangunan yang telah dilakukan melalui TMMD. Ia menekankan pentingnya partisipasi warga dalam memelihara jalan, terutama saat terjadi longsor atau kerusakan ringan.
“Mohon dukungan dari para kepala desa. Kalau ada longsor sedikit, tolong dipelihara bersama. Ada dua kepala desa di sini yang harus ikut menjaga agar hasil kerja keras ini tetap bermanfaat,” katanya menutup.
Program TMMD di Lombok Barat sendiri merupakan bentuk sinergi nyata antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan terpencil. Melalui kegiatan ini, TNI tidak hanya membantu membuka akses jalan baru, tetapi juga memperkuat kemanunggalan antara aparat dan masyarakat di tingkat akar rumput.
