Mataram, Jurnalekbis.com – Penguatan sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan menjadi fokus utama dalam audiensi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Pertemuan yang digelar di Mapolda NTB, Rabu (13/1), menegaskan komitmen kedua institusi dalam membangun kerja sama pengamanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas NTB Anak Agung Gde Krisna, Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, serta Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pengamanan narapidana berisiko tinggi, pengawalan warga binaan, hingga mitigasi potensi gangguan keamanan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo menegaskan, Polda NTB siap memberikan dukungan penuh terhadap pengamanan Lapas dan Rutan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah NTB.
“Polda NTB siap mendukung pengamanan Lapas dan Rutan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah NTB,” ujar Edy Murbowo.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan respons cepat antarinstansi, terutama dalam pengamanan narapidana berisiko tinggi, proses pemindahan warga binaan, serta penanganan potensi gangguan keamanan yang membutuhkan langkah cepat dan terukur.
Menurut Edy, tantangan pemasyarakatan tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Sinergi antara kepolisian dan pemasyarakatan menjadi kunci untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas NTB Anak Agung Gde Krisna menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda NTB selama ini dalam menjaga stabilitas keamanan di Lapas dan Rutan. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai elemen krusial dalam menunjang pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Kolaborasi yang terbangun selama ini sangat membantu pelaksanaan tugas pemasyarakatan, baik dalam pengamanan Lapas dan Rutan, pengawalan narapidana, maupun penanganan gangguan keamanan dan ketertiban,” kata Agung Krisna.
Dalam audiensi tersebut, Agung Krisna juga memaparkan sejumlah tantangan pemasyarakatan di NTB, termasuk dinamika jumlah warga binaan yang terus berubah serta kebutuhan penguatan sistem pengamanan. Ia menilai peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kualitas layanan pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Bagi Lapas Kelas IIA Lombok Barat, penguatan kerja sama antara Ditjenpas NTB dan Polda NTB dinilai berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengamanan internal. Kepala Lapas Lombok Barat M. Fadli menyebut dukungan lintas sektor tersebut berpengaruh pada efektivitas pengawalan warga binaan serta kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.
“Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif untuk pembinaan warga binaan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Polda NTB dan Kanwil Ditjenpas NTB sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih terpadu, khususnya dalam pengamanan, pengawalan, serta pemindahan warga binaan. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keamanan bersama.
