BisnisNasionalNews

Prabowo Bersih-bersih Hutan: Puluhan Izin Perusahaan Dicabut

×

Prabowo Bersih-bersih Hutan: Puluhan Izin Perusahaan Dicabut

Sebarkan artikel ini
Prabowo Bersih-bersih Hutan: Puluhan Izin Perusahaan Dicabut

Jakarta, Jurnalekbis.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam penertiban kawasan hutan dan perlindungan lingkungan. Dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Presiden memutuskan mencabut izin puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan merusak alam.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah Presiden menerima laporan langsung dari Satgas PKH dalam rapat yang digelar di Jakarta.

“Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar. Totalnya ada 22 perusahaan terkait kawasan hutan dan enam perusahaan tambang yang merusak lingkungan,” ujar Teddy kepada wartawan.

Satgas PKH sendiri dibentuk Presiden Prabowo pada Januari 2025, atau dua bulan setelah dilantik. Satgas ini bertugas menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk menindak pelanggaran izin dan aktivitas yang merusak ekosistem.

Baca Juga :  Inflasi Bulanan Gabungan di NTB Lebih Rendah Dibandingkan Inflasi Nasional

Menurut Teddy, langkah pencabutan izin ini menjadi bukti bahwa penertiban kawasan hutan bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan konkret yang dijalankan pemerintah.

Selain agenda dalam negeri, Presiden Prabowo juga mengamankan komitmen internasional terkait pemulihan lingkungan. Salah satunya melalui pertemuan dengan Raja Inggris Charles III.

“Intinya ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia memperbaiki ekosistem dan mendukung pemulihan 57 taman nasional,” kata Teddy.

Ia menjelaskan, program pemulihan tersebut sudah berjalan di beberapa lokasi, di antaranya Taman Nasional Way Kambas yang fokus pada konservasi gajah, serta kawasan konservasi di Aceh.

Teddy juga mengungkapkan bahwa salah satu lahan yang kini dimanfaatkan untuk konservasi merupakan aset milik pribadi Presiden Prabowo yang telah diserahkan kepada negara.

Baca Juga :  Citilink Resmi Melayani Rute Lombok-Bima

“Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden. Beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara dan dikelola WWF untuk konservasi gajah,” ujarnya.

Luas lahan tersebut mencapai sekitar 90 ribu hektare. Namun, tidak seluruh area akan digunakan khusus untuk konservasi gajah.

“Nanti akan disesuaikan oleh WWF, mana yang untuk gajah dan mana yang untuk ekosistem lainnya,” jelas Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menegaskan setiap kunjungan luar negeri Presiden selalu diarahkan pada hasil nyata bagi Indonesia.

“Kalau Bapak Presiden ke luar negeri, beliau ingin ada yang didapatkan, ada produknya, ada hasilnya, dan ada dampak positifnya untuk Indonesia,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari. Forum tersebut akan dihadiri lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan, serta lebih dari 1.000 CEO perusahaan besar dunia.

Baca Juga :  ASN Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Mataram, Polisi Selidiki Penyebabnya

Di forum itu, Presiden akan memaparkan konsep ekonomi yang ia sebut sebagai “Prabowo-nomics”, yakni pendekatan ekonomi yang telah ia terapkan sebelum dan selama menjabat Presiden.

“Beliau akan berbicara mengenai konsep ekonomi yang dipikirkan dan sudah diterapkan, sekaligus memaparkan hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah dalam satu tahun ini,” kata Teddy.

Pemerintah berharap kehadiran Presiden di Davos dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus mendatangkan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *