Mataram, Jurnalekbis.com – Keamanan di Nusa Tenggara Barat tak lagi hanya bertumpu pada polisi. Di tengah geliat pariwisata internasional dan meningkatnya aktivitas ekonomi, peran satuan pengamanan atau satpam kini didorong menjadi garda terdepan menjaga stabilitas daerah.
Kapolda Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Pusat di Ruang Kerja Kapolda NTB, Kamis (7/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan peran satpam dan perusahaan jasa pengamanan dalam mendukung keamanan wilayah NTB.
Audiensi berlangsung sekitar pukul 12.30 WITA dan turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTB. Fokus pembahasan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pengamanan swakarsa hingga penguatan koordinasi operasional antara kepolisian dan badan usaha jasa pengamanan.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid mengatakan, pertemuan itu menjadi langkah penting untuk menyamakan visi antara Polri dan ABUJAPI dalam menjaga kondusivitas daerah, terutama di tengah perkembangan NTB sebagai destinasi wisata internasional.
“Hari ini Kapolda NTB menerima kunjungan dari Sekjen ABUJAPI dalam rangka mempererat silaturahmi dan koordinasi. Fokus utamanya adalah bagaimana kita terus meningkatkan profesionalisme anggota satpam sebagai perpanjangan tangan Polri dalam fungsi pengamanan swakarsa,” ujar Kholid.
Menurutnya, tantangan keamanan di NTB terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, investasi, dan kegiatan masyarakat. Karena itu, keberadaan satpam dinilai memiliki posisi strategis dalam membantu menciptakan rasa aman di lingkungan kerja, objek vital, hingga kawasan wisata.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah standarisasi pelatihan bagi personel satpam. Polda NTB dan ABUJAPI mendorong agar seluruh anggota pengamanan memiliki kompetensi yang sesuai standar serta memahami prosedur penanganan situasi keamanan modern.
Selain peningkatan kemampuan personel, legalitas perusahaan jasa pengamanan juga menjadi perhatian serius. Polda NTB menekankan pentingnya seluruh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di daerah mematuhi aturan administrasi dan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Kepatuhan terhadap regulasi dinilai penting untuk memastikan perusahaan jasa keamanan bekerja secara profesional dan tidak menyalahi aturan. Langkah itu juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap praktik usaha jasa pengamanan di NTB yang terus berkembang.
Tak hanya itu, kedua pihak juga membahas pola kolaborasi operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Koordinasi antara aparat kepolisian dan petugas keamanan swasta dianggap penting, terutama dalam pengamanan kawasan strategis dan objek vital.
“Kapolda berharap ABUJAPI dapat terus membina perusahaan-perusahaan jasa pengamanan di bawah naungannya agar selalu sejalan dengan instruksi Polri. Keamanan wilayah bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kolektif yang salah satu pilar utamanya adalah rekan-rekan dari sektor pengamanan swasta,” kata Kholid.
Penguatan sinergi ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga citra NTB sebagai daerah yang aman bagi wisatawan dan investor. Dengan keterlibatan sektor keamanan swasta yang lebih profesional, stabilitas daerah diharapkan semakin terjaga di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata
