Lombok Barat, Jurnalekbis.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Hotel Merumatta Senggigi Lombok, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
Rakor yang diawali Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari penguatan keamanan maritim dan pertahanan negara, pengarusutamaan gender (PUG) di sektor keamanan, hingga evaluasi program strategis pemerintah daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur NTB, Gubernur NTT, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), hingga Ketua DPRD Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam dan pariwisata daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Baru sekarang saya datang ke Lombok dan kesempatan baik ini saya gunakan untuk merangsang Forkopimda untuk menjadikan sumber daya alam kita menjadi pusat tujuan wisata karena keindahannya. Sudah saatnya masyarakat menikmati sumber daya di negeri ini,” ujar Menko Polkam.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai capaian dan program prioritas Kementerian PKP melalui tayangan video 21 capaian kinerja sektor perumahan.
Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Terima kasih kepada Pak Mendagri, kita sudah membuat kebijakan SKB 3 Menteri yang sangat pro rakyat, yang pertama BPHTB dan PBG gratis untuk MBR dan Presiden Prabowo adalah yang pertama membuat kebijakan ini serta membuktikan kalau birokrasi kita berjalan dengan lebih cepat,” ujar Menteri PKP.
Menurut Maruarar Sirait, keberhasilan pembangunan sektor perumahan membutuhkan kolaborasi dan semangat gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.
“Bagaimana kekuatan kepercayaan dan gotong royong dari berbagai pihak yang berkenan untuk membantu bidang perumahan ini menjadi bukti kita kompak dan apabila dengan konsep yang jelas kita akan dapat dukungan sinergi yang kuat,” lanjut Menteri PKP.
Menteri PKP juga menekankan bahwa berbagai program unggulan Kementerian PKP yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan semakin mempercepat pemerataan pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya terhadap percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Provinsi NTB. Ia menyebut NTB menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi dalam penerbitan izin pembangunan rumah rakyat.
“Provinsi NTB menjadi yang tertinggi mengeluarkan 64 izin PBG dengan bentuk 6.170 unit rumah,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai menjadi langkah bersejarah dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
“Bedah rumah 400.000 BSPS ini adalah pertama kali dalam sejarah dan tidak akan mungkin APBD menampung itu dan sekarang Pak Menteri PKP memberikan untuk setiap kabupaten di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara serta Papua minimal 500 bedah rumah BSPS,” kata Tito Karnavian.
Selain itu, Mendagri menjelaskan adanya alokasi pembangunan 15.000 rumah di kawasan perbatasan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
