Mataram, Jurnalekbis.com – Transformasi digital yang terus berkembang di Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa tantangan baru dalam pengelolaan keamanan informasi. Untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman siber terhadap layanan pemerintahan, Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kegiatan Asistensi Pendukung Teknis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).
Kegiatan yang digelar di Mataram itu melibatkan perwakilan pemerintah kabupaten/kota serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintahan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan layanan digital yang kini digunakan masyarakat tetap berjalan aman, andal, dan terlindungi dari berbagai potensi serangan siber.
Mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Satriawan, SIP, mengatakan bahwa penerapan transformasi digital di NTB terus menunjukkan kemajuan signifikan.
Menurutnya, memasuki tahun 2026, hampir seluruh layanan publik di lingkungan pemerintah daerah telah berbasis elektronik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Digitalisasi tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Namun di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi, muncul risiko baru yang tidak bisa diabaikan.
“Kemajuan digitalisasi harus diimbangi dengan penguatan keamanan informasi yang memadai,” kata Satriawan dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang kini dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Ketika semakin banyak data dan layanan publik dipindahkan ke platform digital, potensi ancaman seperti peretasan, pencurian data, hingga gangguan layanan elektronik juga meningkat.
Karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan sistem pemerintahan digital.
Melalui kegiatan asistensi ini, para peserta mendapatkan pembekalan teknis terkait pengelolaan keamanan siber, mulai dari identifikasi ancaman hingga langkah-langkah penanganan ketika terjadi insiden pada sistem elektronik yang mereka kelola.
Di sisi lain, BSSN menilai NTB menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola keamanan siber daerah.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang tetap konsisten memperkuat keamanan digital meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, tidak semua daerah memperoleh kesempatan pembinaan dan pendampingan teknis secara langsung. Karena itu, kegiatan yang berlangsung di NTB menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menghadapi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks.
“Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden siber di daerah,” ujarnya.
BSSN juga menegaskan bahwa keamanan siber bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dinas yang menangani teknologi informasi.
Saat ini banyak instansi pemerintah yang mengelola aplikasi dan sistem elektronik secara mandiri. Mulai dari rumah sakit daerah, badan pengelola pendapatan daerah, hingga berbagai OPD lainnya yang menyimpan dan memproses data penting masyarakat.
Kondisi tersebut membuat seluruh instansi perlu memahami tata kelola keamanan informasi serta mekanisme mitigasi risiko yang tepat.
Ancaman terhadap sistem elektronik pemerintah saat ini tidak hanya berupa upaya peretasan biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan ransomware menjadi salah satu ancaman yang paling banyak menyasar lembaga publik di berbagai negara.
Serangan ini dapat mengunci akses terhadap data penting dan mengganggu operasional layanan publik jika tidak ditangani dengan cepat.
Selain ransomware, peserta juga memperoleh materi mengenai web defacement atau perusakan tampilan situs web pemerintah yang kerap dilakukan oleh pelaku kejahatan siber untuk menunjukkan keberhasilan mereka menembus sistem keamanan.
Materi lainnya mencakup identifikasi anomali trafik jaringan yang dapat menjadi indikator awal adanya aktivitas mencurigakan, prosedur penanganan insiden, hingga pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan BSSN apabila terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.
Pembahasan tersebut dinilai penting karena respons cepat pada fase awal insiden sering kali menjadi penentu keberhasilan pemulihan sistem.
Melalui asistensi teknis ini, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun budaya keamanan siber yang lebih kuat, tidak hanya pada level kebijakan, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.
Keberadaan Tim Tanggap Insiden Siber menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis digital yang kini menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan modern.
Pemerintah Provinsi NTB berharap kegiatan ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan semata, melainkan menjadi ruang kolaborasi antarlembaga untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi ancaman digital.
Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BSSN, dan para pengelola sistem elektronik diyakini dapat memperkuat ketahanan siber daerah secara menyeluruh.
Di tengah percepatan transformasi digital nasional, keamanan informasi menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan implementasi SPBE. Tanpa sistem yang aman, berbagai inovasi digital berisiko terganggu oleh serangan yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah.
Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi, dan pembaruan sistem keamanan secara berkelanjutan menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan.
Dengan dukungan BSSN dan komitmen pemerintah daerah, NTB menargetkan terwujudnya ekosistem pemerintahan digital yang modern, efisien, sekaligus memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai ancaman siber yang terus berkembang. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
