Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kuatnya sosok pemimpin, melainkan oleh sistem birokrasi yang mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Pesan tersebut disampaikan Iqbal saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7). Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin birokrasi masa depan.
Menurut Iqbal, tantangan birokrasi saat ini bukan sekadar menciptakan program yang cepat mendapat perhatian publik, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang mampu bertahan dalam jangka panjang dan tetap berjalan tanpa bergantung pada figur kepala daerah.
“Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegas Iqbal.
Ia menjelaskan pergantian kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang tidak dapat dihindari. Karena itu, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik maupun arah pembangunan daerah.
Berbekal pengalaman hampir 30 tahun sebagai diplomat, Iqbal menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kokoh. Akibatnya, sejumlah program pembangunan berjalan tanpa fondasi sistem yang terintegrasi sehingga sulit memberikan dampak jangka panjang.
Sebagai contoh, ia menyinggung pengelolaan sampah yang selama ini lebih banyak berfokus pada penanganan limbah dibanding membangun sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir. Kondisi serupa juga terlihat pada pengembangan sektor pariwisata di sejumlah daerah yang berkembang pesat, tetapi belum sepenuhnya didukung perencanaan induk yang komprehensif.
Iqbal juga mengingatkan transformasi digital bukan solusi instan bagi seluruh persoalan birokrasi. Digitalisasi, menurutnya, hanya akan efektif apabila didahului pembenahan tata kelola.
“Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Gubernur menekankan aparatur sipil negara (ASN) memiliki posisi strategis sebagai penjaga memori kelembagaan atau institutional memory. Peran tersebut membuat ASN bertanggung jawab menjaga keberlanjutan pemerintahan di tengah pergantian pejabat politik.
Ia mengingatkan ASN agar tetap profesional, menjunjung integritas, dan tidak terseret kepentingan politik jangka pendek.
“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem,” katanya.
Iqbal juga menyoroti kecenderungan sistem demokrasi yang sering melahirkan kebijakan populis demi hasil cepat. Padahal, pembangunan sistem membutuhkan komitmen jangka panjang yang manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi berikutnya.
Selain reformasi birokrasi, peserta PKN juga diajak memahami tantangan global yang memengaruhi daerah, mulai dari pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia. Menurutnya, pemimpin birokrasi harus mampu membaca hubungan antara dinamika global, nasional, dan daerah sebelum mengambil kebijakan.
Ia turut menekankan pentingnya penguatan value chain agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam ekonomi global.
Menutup pemaparannya, Iqbal kembali menggarisbawahi bahwa kualitas pemerintahan ditentukan oleh sistem yang dibangun, bukan kehebatan individu.
“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.
Ia pun mengajak para peserta PKN Tingkat II menjadikan pembangunan sistem birokrasi yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan sebagai warisan terbaik bagi masyarakat.
“Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat,” pungkasnya.
