Mataram, Jurnalekbis.com – Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pasar Pagesangan, Kota Mataram, Senin (27/7/2026). Program ini menjadi salah satu langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya aktivitas ekonomi.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Strategis (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) Tahun 2026 yang dilaksanakan serentak di Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
Mengusung tema “Sinergi Peningkatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di Tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata”, GPM menghadirkan sedikitnya 16 komoditas pangan strategis dengan harga di bawah pasar. Produk yang dijual meliputi beras SPHP, Minyak Kita, gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, hingga aneka sayuran hasil petani lokal.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia bagi masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hario K. Pamungkas, mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga kelompok tani.
Menurutnya, GPIPS menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat produktivitas pertanian, memperlancar distribusi pangan, serta menjaga stabilitas harga di daerah.
“Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan seluruh anggota TPID akan terus memperkuat sinergi melalui implementasi GPIPS dengan fokus pada peningkatan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan sehingga sasaran inflasi daerah dapat terjaga sesuai target nasional,” ujar Hario K. Pamungkas.
Program pengendalian inflasi ini tidak hanya berfokus pada operasi pasar, tetapi juga memperkuat sisi hulu melalui peningkatan produksi pangan serta memperpendek rantai distribusi agar harga tetap terkendali hingga ke tingkat konsumen.
Diawali Rakor Nasional
Rangkaian GPIPS diawali dengan seremoni nasional yang disertai Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID se-Balinusra. Forum tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh anggota TPID dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga akan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang rendah dan stabil.
Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy Badrudin Hutabarat, menilai pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, stabilitas harga menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan inflasi akan memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.
Inflasi yang terjaga, kata Bima Arya, akan mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja baru, hingga memperkuat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak Sekadar Jual Murah
Selain menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, GPIPS juga diisi berbagai langkah penguatan sektor pertanian.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada Kelompok Tani Lendang Luar.
Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kelompok Tani Beriuk Geger dari Kabupaten Lombok Utara dengan Bale Bawang Kota Mataram sebagai upaya memperkuat rantai pasok komoditas hortikultura.
Bank Indonesia Provinsi NTB juga memperluas kolaborasi dengan Universitas Mataram dalam pengembangan komoditas bawang putih di Kabupaten Lombok Timur.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Libatkan Bulog hingga UMKM
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah melibatkan berbagai pihak, mulai dari Perum Bulog, Bale Bawang, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Rajawali Nusindo, Rose Brand, UD Sinta, hingga pelaku UMKM sektor pangan.
Seluruh distribusi dilakukan dengan menerapkan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kehadiran berbagai distributor juga membantu menjaga ketersediaan stok pangan selama pelaksanaan kegiatan.
Distributor Bale Bawang menyebut program tersebut memberi manfaat ganda.
Selain memperluas pemasaran hasil pertanian lokal, masyarakat juga memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Hal senada disampaikan Nida, salah seorang warga yang berbelanja di Pasar Pagesangan.
Ia mengaku sejumlah kebutuhan pokok yang dibelinya dijual dengan harga lebih rendah sehingga mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga.
Fokus Jaga Inflasi NTB
Bank Indonesia menegaskan pengendalian inflasi di NTB akan terus dilakukan melalui penguatan strategi yang menyasar dua aspek utama, yakni ketersediaan pasokan (K2) dan kelancaran distribusi (K3).
Kedua strategi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama menghadapi risiko perubahan iklim, fluktuasi produksi pertanian, hingga meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan sektor pariwisata.
Melalui sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan kelompok tani, diharapkan ketahanan pangan daerah semakin kuat sehingga inflasi tetap berada pada sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen.
Keberlanjutan program seperti Gerakan Pangan Murah juga dipandang menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
