Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat persiapan menghadapi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Inovasi yang digelar di Lombok Barat, Kamis (30/7/2026), BRIDA menargetkan peningkatan kualitas inovasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu mendongkrak Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi NTB hingga melampaui angka 75.
Langkah tersebut dinilai penting karena pemerintah pusat kini tidak lagi sekadar menghitung jumlah inovasi yang diajukan daerah, tetapi lebih menitikberatkan pada implementasi, manfaat nyata, dan dampak yang dapat diukur terhadap pelayanan publik maupun pembangunan.
Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan setiap inovasi yang diusulkan harus memiliki nilai tambah yang jelas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
“Jangan menganggap inovasi sebagai rutinitas. Yang dituntut pemerintah saat ini adalah inovasi yang berdampak, baik dalam mempercepat pelayanan publik maupun memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur,” tegas Aryadi.
Bimtek tersebut diikuti seluruh perangkat daerah dalam dua sesi. Sebanyak 19 OPD mengikuti sesi pertama, sedangkan OPD lainnya dijadwalkan pada sesi berikutnya. Selama kegiatan, peserta mendapat pendampingan langsung dari Tim Pokja Riset Bidang Inovasi, Hilirisasi dan Kemitraan BRIDA bersama tim teknis.
Pendampingan tidak hanya berfokus pada proses penginputan inovasi ke dalam sistem IGA, tetapi juga memastikan kelengkapan 22 instrumen bukti dukung yang menjadi syarat penilaian nasional. Dokumen tersebut meliputi regulasi, proses bisnis, video inovasi, kisah keberhasilan (success story), hingga data pembanding sebelum dan sesudah inovasi diterapkan.
Selain kelengkapan administrasi, BRIDA juga memperkuat substansi inovasi agar memenuhi indikator penilaian, seperti aspek kebaruan, keterlibatan sumber daya manusia, kecepatan implementasi, manfaat yang dirasakan masyarakat, peluang replikasi di daerah lain, serta kualitas dokumentasi inovasi.
Aryadi mengungkapkan capaian NTB pada penilaian tahun sebelumnya menunjukkan tren positif. Nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat dari kisaran 64 menjadi 74,23 setelah dilakukan perbaikan kualitas inovasi dan penambahan proposal yang memenuhi standar penilaian.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menembus nilai di atas 75 pada tahun ini sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.
Ia menekankan keberhasilan peningkatan indeks bukan hanya menjadi tanggung jawab BRIDA, melainkan seluruh perangkat daerah. Setiap OPD didorong menghasilkan inovasi sesuai tugas pokok dan fungsinya, disertai data yang menunjukkan perubahan nyata terhadap kualitas layanan maupun penyelesaian persoalan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, sejumlah OPD mempresentasikan inovasi yang tengah dikembangkan. Di antaranya inovasi Siap Siaga dari BPBD, pengembangan Pepadu Plus menuju Skill Centre oleh Disnakertrans untuk memperluas kesempatan kerja, serta inovasi TPP ASN dari BKD yang mempercepat proses administrasi kepegawaian melalui pemanfaatan aplikasi digital.
Seluruh inovasi tersebut memperoleh masukan teknis agar memenuhi standar penilaian Innovative Government Award 2026. Evaluasi dilakukan mulai dari penyempurnaan substansi hingga penyusunan bukti dukung yang dibutuhkan dalam proses verifikasi nasional.
BRIDA berharap pendampingan ini mampu melahirkan inovasi yang tidak hanya memperoleh nilai tinggi dalam penilaian IGA, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan pembangunan daerah. Jika target tersebut tercapai, peningkatan Indeks Inovasi Daerah juga berpotensi memperbesar peluang NTB memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja inovasi pemerintah daerah.
