MATARAM, Jurnalekbis.com — Desa tidak boleh hanya menunggu program pemerintah datang. Pemerintahan desa justru harus mampu mengubah berbagai program menjadi peluang ekonomi yang menciptakan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Konsultasi dan Konsolidasi PAPDESI NTB yang digelar di Omah Cobek, Kota Mataram, Sabtu (22/8/2026). Pertemuan tersebut diikuti jajaran DPD PAPDESI NTB dan perwakilan DPC PAPDESI se-NTB, serta diperkuat pengurus DPP PAPDESI.
Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E., menekankan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan struktur kepengurusan, tetapi juga soliditas dan kemampuan membangun komunikasi dari pusat hingga daerah.
“Kekuatan PAPDESI adalah kebersamaan. Dengan organisasi yang solid, kita akan lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat,” ujar Wargiyati.
Sekretaris Jenderal DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M., menambahkan, konsolidasi harus berujung pada kerja nyata. Pemerintahan desa perlu memahami arah kebijakan nasional sekaligus membaca kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Organisasi harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi aksi. Desa harus memahami program pemerintah, melihat peluangnya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad.
Di NTB, gagasan tersebut diterjemahkan lebih jauh. Ketua DPD PAPDESI NTB Sahril, S.H., ingin desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.
“Kita tidak ingin masyarakat desa hanya menjadi penerima bantuan. Desa harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, membuka akses pasar dan membangun pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Menurut Sahril, potensi pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diolah menjadi aktivitas produktif. Penguatan BUM Desa dan ketahanan pangan juga dinilai penting agar nilai ekonomi tidak berhenti pada produksi, tetapi berlanjut hingga pemasaran.
Agenda itu kemudian dikaitkan dengan rencana Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-NTB. PAPDESI mendorong petani, peternak, nelayan dan UMKM menjadi bagian dari rantai pasok program nasional tersebut.
Dengan pola itu, program pemerintah diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan atau kegiatan administratif. Ada peluang pasar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi warga desa.
Hasil konsolidasi PAPDESI NTB selanjutnya akan menjadi bahan audiensi dengan Gubernur NTB. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintahan desa.
Bagi PAPDESI NTB, ukuran keberhasilan desa bukan semata banyaknya program yang masuk. Yang lebih penting adalah kemampuan desa mengubah program menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pendapatan, dan pendapatan menjadi kesejahteraan.
