KALIMANTAN, Jurnalekbis.com — Pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sebanyak empat korporasi di Kalimantan Barat dilaporkan sedang dalam proses penyelidikan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, tindakan pembakaran yang masuk kategori tindak pidana harus diproses tanpa membedakan pelakunya, baik individu maupun korporasi.
“Bilamana ditemukan ada tindak pidana yang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi,” kata Prasetyo Hadi usai rapat koordinasi penanganan karhutla.
Ia menegaskan, pemerintah juga akan menelusuri pihak yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran maupun membuka lahan dengan cara membakar.
Saat ditanya mengenai empat korporasi yang tengah diperiksa, Prasetyo menyebut seluruhnya berada di Kalimantan Barat. Detail perkara, kata dia, dapat dikonfirmasi kepada Kapolda setempat karena informasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi.
Pemerintah bahkan membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi administratif paling berat jika pelanggaran terbukti.
“Kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu untuk menindak, dan sampai ada kemungkinan dicabut izinnya,” ujarnya.
Perda Bukan Berarti Pembakaran Diperbolehkan
Prasetyo juga menyinggung keberadaan aturan daerah yang berkaitan dengan pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
Menurut dia, keberadaan ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai izin untuk membakar lahan secara bebas.
Ia mengatakan, dalam rapat koordinasi pemerintah sepakat agar aturan daerah yang memungkinkan praktik tersebut ditinjau kembali dan, jika memungkinkan, dilarang atau disesuaikan.
Pemerintah, lanjutnya, akan mencari solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan pertanian tanpa harus menggunakan api.
Salah satunya melalui bantuan alat berat seperti ekskavator untuk membuka lahan. Presiden juga telah memutuskan adanya penambahan alat berat yang nantinya dapat digunakan untuk membantu masyarakat.
Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko pembakaran lahan di tengah kondisi cuaca kering.
Presiden Kerahkan Tambahan 1.200 Prajurit
Selain penegakan hukum, pemerintah memperkuat operasi pemadaman di sejumlah wilayah Kalimantan yang terdampak karhutla.
Prasetyo menyebut Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara menjadi wilayah yang mendapat perhatian serius.
Kondisi tersebut diperburuk fenomena El Nino yang membuat cuaca lebih kering dan meningkatkan potensi api meluas.
Dalam rapat koordinasi, Presiden memerintahkan penambahan berbagai peralatan, mulai dari helikopter water bombing, pompa air, sumur bor, mobil tangki hingga kendaraan pemadam kebakaran.
Personel di lapangan juga akan diperkuat.
Pemerintah berencana mengirim sekitar tiga batalyon tambahan dari Pulau Jawa dengan total sekitar 1.200 prajurit. Mereka ditargetkan tiba di wilayah operasi pada Sabtu sore atau paling lambat Minggu.
Tambahan kekuatan tersebut diperlukan karena batalyon yang sudah berada di Kalimantan dinilai belum mencukupi untuk menangani luasnya wilayah terdampak.
Presiden Pantau Langsung Karhutla
Presiden sebelumnya melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung penanganan karhutla. Setelah itu, rombongan bergerak ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lapangan sekaligus memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi.
Prasetyo mengatakan Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada personel yang selama ini bekerja memadamkan api.
Mereka berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, BNPB, BMKG, relawan, serta Manggala Agni Kementerian Kehutanan.
Pemerintah meminta seluruh jajaran daerah memastikan masyarakat yang terdampak karhutla mendapat penanganan dengan baik.
Di sisi lain, masyarakat juga kembali diingatkan mengenai risiko pembakaran di tengah kondisi kering. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat membesar dan menimbulkan kerugian lebih luas.
Dengan penyelidikan terhadap empat korporasi di Kalimantan Barat serta penambahan personel dan peralatan, pemerintah kini menempatkan dua agenda secara bersamaan: memadamkan api secepat mungkin dan memburu pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.
