Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Republik Tunisia mulai mengarahkan kerja sama bilateral pada agenda yang lebih konkret, mencakup sektor investasi, pariwisata, pendidikan, hingga riset kesehatan. Penjajakan strategis ini mengemuka dalam kunjungan kerja Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mohamed Trabelsi, yang diterima langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini sekaligus menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk memperluas cakupan hubungan bilateral yang tidak hanya berfokus pada diplomasi seremonial, tetapi menyentuh aspek pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia secara nyata.
Penyiapan NTB Capital untuk Investor Tunisia
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Mohamed Trabelsi secara khusus menanyakan kesiapan daerah dalam menyambut para investor asal Tunisia yang berminat menanamkan modalnya di NTB. Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal memaparkan instrumen pendukung yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, yakni holding company NTB Capital.
Badan usaha milik daerah ini dirancang secara spesifik untuk mempermudah proses administrasi dan operasional bagi investor asing yang ingin masuk serta mengembangkan usahanya di wilayah NTB. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap modal yang masuk dapat terintegrasi langsung dengan potensi unggulan lokal secara transparan dan efisien.
“Ini memang diniatkan untuk membantu para investor yang masuk,” ujar Miq Iqbal menjelaskan fungsi strategis NTB Capital dalam mendampingi arus penanaman modal asing.
Dari sudut pandang Tunisia, Dubes Mohamed Trabelsi menilai bahwa NTB memiliki lanskap ekonomi dan sumber daya yang sangat kompetitif untuk dikembangkan bersama. Beberapa sektor utama yang menjadi sorotan meliputi industri pertambangan, sektor pariwisata, serta program pengembangan sumber daya manusia.
Kolaborasi Pendidikan dan Riset Kesehatan
Selain sektor investasi dan bisnis, pembahasan dalam pertemuan tersebut juga merambah ke bidang pendidikan tinggi. Dubes Tunisia menyampaikan tawaran konkret berupa penyediaan 80 kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Indonesia, serta keinginan kuat untuk mempererat kerja sama pertukaran pelajar antar-kedua negara.
Inisiatif ini dinilai sebagai peluang emas bagi NTB untuk memperluas akses pendidikan internasional bagi generasi mudanya sekaligus membangun jejaring akademik lintas benua.
“Beliau juga mengajak berbicara mengenai beasiswa dan keinginan beliau memfasilitasi beasiswa ke Tunisia,” ungkap Miq Iqbal mengonfirmasi tawaran pendidikan tersebut.
Tidak berhenti pada pertukaran pelajar, Pemerintah Provinsi NTB juga menawarkan potensi kerja sama di bidang riset dan kesehatan. Kapasitas institusi medis di NTB, terutama yang berfokus pada penanganan penyakit tropis dan kedokteran kemaritiman, dinilai sangat relevan untuk dijadikan basis kolaborasi penelitian ilmiah bersama institusi riset di Tunisia.
Tinjauan Lapangan Destinasi Wisata Lombok
Sebelum melakukan pertemuan formal dengan Gubernur NTB, Dubes Mohamed Trabelsi menyempatkan diri untuk meninjau langsung sejumlah destinasi pariwisata unggulan di Pulau Lombok. Peninjauan lapangan tersebut meliputi kawasan wisata Senggigi, Gili Trawangan, Gili Kendis, Gili Kondo, hingga kawasan dataran tinggi Sembalun.
Kunjungan langsung ke destinasi-destinasi tersebut memberikan perspektif komprehensif bagi pihak Tunisia mengenai keindahan alam dan kesiapan infrastruktur pariwisata NTB, yang diyakini dapat menarik minat wisatawan mancanegara maupun investor di sektor perhotelan dan rekreasi.
Sebagai langkah tindak lanjut dari rangkaian pertemuan ini, Dubes Mohamed Trabelsi secara khusus mengundang Gubernur NTB beserta jajarannya untuk berkunjung ke Jakarta. Pertemuan lanjutan tersebut diagendakan untuk membahas teknis pelaksanaan kerja sama secara lebih mendalam bersama tim dari Kedutaan Besar Tunisia.
Pemerintah Provinsi NTB memandang bahwa seluruh rangkaian penjajakan ini harus bermuara pada kemaslahatan masyarakat luas. Investasi harus selaras dengan potensi daerah, pendidikan wajib memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan riset kesehatan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan.
