Jurnalekbis.com— Kepala Desa Jeringo, Sahril, S.H., menyatakan pemerintah desa siap mendukung pelaksanaan Zero Survei Hepatitis B bagi anak usia 13–59 bulan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Namun, sebelum kegiatan berjalan di lapangan, Sahril meminta kejelasan mengenai metode pengambilan sampel, pemeriksaan anak, tindak lanjut hasil, perlindungan data pribadi, serta peran pemerintah desa.
Sahril menyampaikan hal itu saat mengikuti sosialisasi Zero Survei Hepatitis B melalui skema riset Scalable Public Health Empowerment, Research, and Education Sites (SPHERES), Jumat, 25 September 2026.
Kegiatan tersebut digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Barat secara daring melalui Zoom Meeting.
Sebagai Kepala Desa Jeringo sekaligus Ketua AKAD Lombok Barat, Sahril mengajukan empat pertanyaan kepada narasumber dalam forum tersebut.
Pertama, ia mempertanyakan metode pemilihan sampel dan prosedur pemeriksaan anak. Hal itu mencakup jumlah anak yang menjadi sampel di setiap desa serta mekanisme pengambilannya.
Kedua, Sahril meminta penjelasan mengenai langkah setelah pemeriksaan apabila ditemukan indikasi infeksi Hepatitis B.
Menurutnya, orang tua perlu mendapat informasi mengenai hasil pemeriksaan dan akses pelayanan kesehatan lanjutan apabila anak membutuhkan penanganan.
Pertanyaan ketiga berkaitan dengan keamanan data.
Sahril menyoroti bagaimana penyelenggara menjaga data pribadi dan kerahasiaan hasil pemeriksaan anak selama proses penelitian.
Keempat, ia meminta kejelasan mengenai tanggung jawab pemerintah desa serta bentuk dukungan penyelenggara ketika kegiatan berlangsung di desa yang menjadi lokasi sampling.
Menunggu Petunjuk Teknis
Narasumber dalam sosialisasi menjelaskan bahwa informasi lebih rinci mengenai tujuan dan teknis kegiatan akan disampaikan melalui surat resmi.
Surat tersebut nantinya ditujukan kepada masing-masing kecamatan atau kepala puskesmas yang membawahi 60 desa terpilih sebagai lokasi sampling.
Bagi pemerintah desa, kejelasan informasi menjadi bagian penting sebelum sosialisasi berlanjut kepada masyarakat.
Sahril menilai orang tua harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai tujuan pemeriksaan, prosedur, manfaat, serta kemungkinan tindak lanjut sebelum memberikan persetujuan terhadap keikutsertaan anak.
Desa Siap Dukung Pencegahan
Pemerintah desa juga siap berkoordinasi dengan puskesmas, kader posyandu, dan masyarakat untuk membantu penyampaian informasi mengenai kegiatan tersebut.
Dukungan desa tidak hanya menyangkut kelancaran penelitian. Pemerintah desa juga melihat kegiatan ini sebagai kesempatan memperkuat edukasi keluarga mengenai pencegahan Hepatitis B, pemeriksaan kesehatan, dan pentingnya imunisasi anak sesuai anjuran tenaga kesehatan.
Koordinasi yang baik diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Perlindungan hak anak dan kerahasiaan informasi kesehatan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan.
Dengan menunggu petunjuk teknis resmi, pemerintah desa dapat menyiapkan koordinasi bersama puskesmas dan kader kesehatan sebelum kegiatan menyentuh masyarakat secara langsung.
Pemerintah desa menyatakan siap menjadi mitra dalam upaya pencegahan Hepatitis B, dengan tetap menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai perhatian utama.
