Jurnalekbis.com– Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri meminta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Instruksi itu disampaikan setelah Pathul mengumpulkan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Tengah dan 12 Koordinator Kecamatan (Korcam) di ruang kerjanya, Senin (6/10/2026).
Pathul menaruh perhatian khusus pada keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga proses memasak, penyimpanan makanan, dan pengambilan sampel.
“Saya minta SOP dijalankan 100 persen. Cek bahan baku, suhu masak, penyimpanan sampel. Jangan sampai ada lagi kejadian keracunan akibat konsumsi MBG di Lombok Tengah. Pengawasan harus diperketat,” tegas Pathul.
Saat ini, terdapat 177 SPPG aktif di 12 kecamatan Lombok Tengah. Jumlah penerima manfaat program tersebut mencapai lebih dari 400 ribu orang. Besarnya cakupan penerima membuat pengawasan keamanan pangan menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan program.
Pathul menegaskan Pemkab Lombok Tengah mendukung program MBG. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar makanan yang diterima anak-anak dan kelompok penerima manfaat memenuhi standar keamanan.
Menurut Pathul, MBG tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan harian. Program tersebut juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“MBG ini bukan sekadar program makan siang. Ini soal masa depan anak-anak kita, soal kualitas SDM Lombok Tengah 20 tahun ke depan. Tidak boleh main-main,” katanya.
Untuk memastikan instruksi berjalan, Korwil dan 12 Korcam BGN diminta memperkuat pengawasan di setiap SPPG. Pemeriksaan tidak hanya menyasar hasil makanan, tetapi juga proses pengolahan sejak bahan baku masuk hingga makanan siap didistribusikan.
Korwil BGN Lombok Tengah Muhammad Ihsan memastikan pihaknya siap menjalankan arahan tersebut. Ia menyebut pengawasan akan dilakukan secara rutin melalui inspeksi mendadak atau sidak harian.
“Kami akan melakukan sidak harian dan memastikan SOP dijalankan di seluruh dapur,” ujar Ihsan.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG di Lombok Tengah. Setiap SPPG diminta memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“SOP dan pengawasan di tingkat SPPG diperketat. Keamanan pangan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program ini,” kata Ihsan.
Dengan 177 SPPG yang tersebar di 12 kecamatan dan penerima manfaat mencapai lebih dari 400 ribu orang, pengawasan menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan MBG di Lombok Tengah. Pemkab dan BGN kini menempatkan keamanan pangan sebagai perhatian utama agar program tersebut berjalan tanpa menimbulkan persoalan bagi penerima manfaat.
