JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara mengenai dinamika yang tengah menjadi perhatian publik. Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Gibran mengungkapkan sejumlah arahan yang diterimanya, termasuk melanjutkan perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menyiapkan langkah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Gibran menyampaikan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan yang berkembang saat ini. Ia berharap dinamika tersebut tidak berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada pagi hari. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas dinamika yang tengah menjadi sorotan.
Gibran bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri. Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah masukan dan arahan untuk menghadapi persoalan tersebut.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo, lanjut Gibran, berkaitan dengan upaya hukum melalui PTUN. Ia diminta tetap memperjuangkan proses tersebut dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).
Dokumen tersebut akan menjadi bagian dari langkah yang ditempuh dalam menghadapi proses hukum di PTUN.
Selain itu, Gibran juga menyebut adanya arahan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Koordinasi tersebut berkaitan dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkapnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Gibran memilih melanjutkan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum. Ia juga menegaskan keinginannya agar dinamika yang berkembang tidak semakin melebar menjadi perdebatan politik.
Meski demikian, dalam pernyataannya, Gibran belum merinci dokumen pendidikan apa saja yang akan disiapkan, tahapan pengajuan PK, maupun perkembangan terbaru proses hukum yang dimaksud.
Pernyataan Gibran ini sekaligus menjadi respons atas berbagai aspirasi dan kritik masyarakat. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah hukum berikutnya, termasuk kelengkapan dokumen pendidikan yang akan dihadirkan serta perkembangan koordinasi dengan Dikdasmen.
Apakah jalur hukum dapat mengakhiri polemik yang berkembang? Publik tentu menunggu proses dan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
