Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026). Masa sidang berlangsung hingga 17 Desember 2026. DPR menyiapkan empat RUU inisiatif dan 12 isu pengawasan, dari kasus penyadapan Presiden sampai tata kelola pasar modal.
Puan membuka pidatonya dengan menyebut Hari Pahlawan. Ia mengaitkan peringatan 81 tahun pertempuran Surabaya dengan tugas DPR hari ini.
“Kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah, melainkan harus hidup sebagai tanggung jawab kebangsaan,” kata Puan.
DPR Soroti Penyadapan Presiden
Puan menyoroti dinamika politik yang menguji integritas pemilu. Ia juga menyinggung penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang mengancam hak warga negara, bahkan pimpinan nasional.
DPR mengapresiasi langkah cepat kepolisian menangani kasus penyadapan Presiden. Lembaga itu juga mendukung pengusutan yang transparan dan profesional.
Puan menegaskan, kewenangan negara tidak boleh menjadi alat kepentingan politik. Ia menolak penggunaannya untuk kriminalisasi atau membungkam suara kritis masyarakat.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujarnya.
Penanganan kasus ini menempati urutan pertama dari 12 isu pengawasan DPR.
Empat RUU Inisiatif DPR
Di bidang legislasi, DPR dan pemerintah akan membahas empat RUU inisiatif DPR:
- RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- RUU Hak Cipta
- RUU Perkoperasian
- RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana
DPR juga berjanji mempercepat penyusunan RUU lain yang mendesak. Puan menekankan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Ketahanan Fiskal APBN 2026
DPR memberi perhatian khusus pada ketahanan fiskal APBN 2026. Tekanan datang dari ketidakpastian ekonomi global, yakni harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan dinamika pasar modal.
Puan memastikan DPR akan menjaga APBN agar tetap melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
12 Isu Pengawasan
Selama masa sidang ini, DPR mengarahkan fungsi pengawasan pada 12 isu strategis:
- Penanganan kasus penyadapan Presiden
- Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan
- Penanganan kasus perundungan anak
- Kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
- Percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana
- Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri
- Ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
- Evaluasi penanganan karhutla dan penanganan gangguan kesehatan warga terdampak
- Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Pemerataan program revitalisasi sekolah
- Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
- Penguatan ketahanan energi lewat peningkatan produksi dan lifting migas dalam negeri
Diplomasi Parlemen di Tanzania
Puan juga melaporkan kegiatan DPR di penghujung masa sidang sebelumnya. Delegasi DPR menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Mereka ikut dalam sejumlah agenda multilateral untuk merespons tantangan global.
Aspirasi Reses Jadi Pekerjaan Rumah
Puan menyebut aspirasi konstituen yang dihimpun anggota dewan selama reses menjadi tanggung jawab bersama. DPR akan menindaklanjutinya lewat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sebelum mengetok pembukaan, Puan mengajak anggota dewan bekerja dengan penuh amanah. “Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah sebaik-baiknya,” kata dia.
