JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menyambut positif rencana pemerintah pusat terkait perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu hingga peluang pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat masih menunggu kepastian regulasi dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat. Pasalnya, hingga saat ini, informasi mengenai kebijakan tersebut belum secara resmi masuk dalam perhitungan fiskal daerah.
Nurul Adha mengatakan, pemerintah daerah tentu menyambut baik apabila rencana pemerintah pusat tersebut benar-benar direalisasikan. Menurutnya, kebijakan itu menjadi kabar baik bagi para tenaga PPPK yang selama ini menantikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami sangat senang kalau itu direalisasikan. Beritanya juga sudah sangat luar biasa. Artinya, janji pemerintah pusat saya kira pasti akan direalisasikan, bahwa paruh waktu menjadi penuh waktu, kemudian penuh waktu menjadi PNS,” ujar Nurul Adha, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Lombok Barat belum menerima kepastian terkait perhitungan pembiayaan kebijakan tersebut dalam struktur fiskal daerah.
“Untuk masuk ke fiskal daerah, kita belum. Kita baru menerima informasi. Kalau sudah pasti baru,” katanya.
Menurut Nurul Adha, kejelasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi faktor penting bagi kemampuan keuangan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Ia mengakui, apabila seluruh konsekuensi pembiayaan harus ditanggung melalui kemampuan fiskal daerah tanpa tambahan dukungan dari pemerintah pusat, kondisi tersebut berpotensi menjadi beban tersendiri bagi APBD Lombok Barat.
“Kalau tidak masuk, nah ini yang agak berat,” ungkapnya.
Sebaliknya, apabila pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau skema pendanaan lainnya, beban belanja pegawai daerah akan lebih terbantu.
Nurul Adha menjelaskan, dukungan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah daerah dalam mengatur alokasi anggaran, termasuk untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai honor PPPK paruh waktu berpeluang dialihkan untuk kebutuhan pembangunan daerah, sepanjang sesuai ketentuan penganggaran dan regulasi yang berlaku.
“Kalau DAU-nya ditambah, karena hitungan mereka menjadi PNS itu pasti akan masuk dalam fiskal, tentu akan sangat meringankan kita. Meringankan belanja pegawai, sehingga honor PPPK paruh waktu bisa kita alokasikan untuk yang lain, untuk pembangunan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai informasi bahwa pembiayaan pengangkatan tersebut akan ditanggung pemerintah pusat, sebagaimana disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, Nurul Adha membenarkan bahwa informasi mengenai dukungan pembiayaan dari pusat memang telah diterima.
Namun, ia membedakan antara informasi bahwa pemerintah pusat akan membiayai kebijakan tersebut dengan kepastian mekanisme penganggarannya dalam struktur fiskal daerah.
“Iya, kan dibayar oleh pusat pasti, ya. Tetapi kepastian masuk dalam fiskal kita ini belum, hitungannya belum,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini Pemkab Lombok Barat belum menerima regulasi resmi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah masih menunggu kejelasan aturan dan mekanisme teknis dari pemerintah pusat.
“Belum, kita baru menerima informasi. Kalau sudah pasti baru. Tapi lebih enaklah kalau begitu,” tutup Nurul Adha.
Pemkab Lombok Barat pada prinsipnya mendukung kebijakan peningkatan status kepegawaian PPPK. Namun, kepastian regulasi, pembagian tanggung jawab pembiayaan, serta dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap menjadi hal penting agar pelaksanaannya tidak menambah tekanan terhadap APBD daerah.
